Lucunya, Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bisa Salah Ketik

VIVA – Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disebut baru-baru ini akan mempreteli kewenangan parlemen direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Syarief menyebut, polemik pada pasal 170 pada rancangan aturan sapu jagat itu karena salah ketik.

"Ternyata ada bantahan Menko Polhukam dan Menkum HAM bahwa itu salah ketik katanya. Ya masak sih lucu kok yang prioritas kok salah ketik," ujar Syarief di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.

Syarief melanjutkan, polemik salah ketik bukan hal yang wajar. Sebab dalam draft naskah yang dikirimkan pemerintah ke Gedung Senayan, pasal tersebut secara terang RUU Cipta Kerja memungkinkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) bisa menganulir sebuah undang-undang.

"Kami sih positif thinking-lah, ini unsur manusiawi juga mungkin, unsur check and recheck juga tidak dilakukan mungkin, sehingga salah ketik kok lolos," kata Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan adanya kekeliruan atau salah ketik dalam RUU bisa dimaklumi dan biasa terjadi. Dia pun membenarkan terjadi salah ketik terdapat pada Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kan itu tidak apa-apa, sudah biasa, kekeliruan itu. Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau DPR dan memantau naskahnya," kata Mahfud di kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari ini.

DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen. 

VIVA.co.id

31 Januari 2025