Mantan Staf Khusus Jokowi Usul KPK Awasi Pilkada Depok, Kenapa?
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi mengusulkan KPUD dan Bawaslu untuk bekerja sama dengan KPK dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Usulan itu menurut Johan Budi sangat penting, sebab di beberapa wilayah, sejumlah calon kandidat kepala daerah diisi oleh petahana. Salah satu daerah yang sempat disinggung Johan adalah Kota Depok.
Mantan juru bicara KPK ini pun telah mendengar di Depok, wali kota dan wakil wali kota akan bertarung pada Pilkada 2020.
“Ini yang mau maju ini kan katanya ada wali kota, wakil wali kota. Tentu ini kami sampaikan KPU harus menjaga integritas, netralitas termasuk Bawaslu,” katanya saat ditemui di Balai Kota Depok pada Kamis 12 Desember 2019.?
Johan mengusulkan agar KPU dan Bawaslu melibatkan KPK untuk terlibat aktif mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Memang domain Pemilu ada di penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu). Tapi dalam konteks money politic bisa bekerja sama dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, karena kan wali kota dan wakil wali kota katanya maju," ujarnya.
Baca Juga: Sah! Cut Tari Istri Richard Kevin
Johan menegaskan, kerja sama tersebut juga bisa dilakukan di seluruh daerah, tidak hanya Depok.
“Di daerah lain juga bisa melakukan kerja sama dengan KPK untuk menghasilkan kepala daerah yang berintegritas, bermartabat, jujur dan seterusnya,” ujarnya.
Kota Depok akan melaksanakan Pilwakot pada 2020. Sejumlah nama yang belakangan santer terdengar bakal maju di antaranya adalah dua petahana yang saat ini masih menjabat.
Mereka adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan satu nama yang belakangan muncul yakni Sekda Kota Depok, Hardiono. Namun hingga berita ini diturunkan, ketiga nama tersebut belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon kandidat.
