Ahok Dipastikan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ada yang Kelabakan
- Instagram/@aganharahap
VIVA – Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau BTP yang menjadi salah satu pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kini, teka teki itu akhirnya terjawab.
BTP atau Ahok dipastikan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina usai mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir usai menjawab pertanyaan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 22 November 2019.
"Insya Allah saya rasa sudah putus dari beliau (Presiden Jokowi), Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertamina," kata Erick di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 22 November 2019 dikutip VIVAnews.
Selain itu, Erick menuturkan, tugas Ahok di perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi itu akan ditemani oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang akan menjadi Wakil Komisaris Utama.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan alasan pemerintah menunjuk Ahok sebagai petinggi di salah satu BUMN yaitu didasari oleh rekam jejak mantan gubernur DKI Jakarta itu yang dikenal sebagai 'pendobrak'.
Dengan adanya 142 BUMN di Indonesia, dia mengatakan juga butuh figur seperti Ahok.
"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019 lalu.
Ada penolakan
Sebelumnya rencana Ahok akan menduduki salah satu BUMN memang santer terdengar. Sebelum diumumkan secara resmi, sejumlah penolakan pun datang.
Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui Presiden FSPPB Arie Gumilar menyatakan menolak bila pemerintah mengangkat Ahok.
Alasannya Pertamina ini sangat strategis dan sangat besar dan melayani kebutuhan untuk rakyat. Kita tahu track record pak Ahok selalu bikin onar. Bakal bikin kegaduhan. Bisa dibayangkan kalau pak Ahok jadi pimpinan Pertamina, dia ngomong kotor gaduh di mana-mana," kata Arie saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 16 November 2019.
Dia menilai, pengangkatan Ahok memang adalah wewenang pemerintah. Namun serikat pekerja merasa perlu menyampaikan pendapat.
"Kalau tak didengarkan pemerintah silakan saja. Namun kalau ada kejadian di kemudian hari kita sudah mengingatkan," kata dia dilansir dari VIVAnews.
Penolakan juga datang dari Persaudaraan Alumni 212. Mereka menilai bahwa jika Ahok menjadi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka bencana bagi negeri ini.
"Musibah buat bangsa ini, seorang Ahok residivis jadi pejabat BUMN bahkan jabatan yang dipegang kalau tidak salah adalah Pertamina," kata Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin dilansir dari VIVAnews, Kamis, 14 November 2019.
Seharusnya, kata dia, BUMN di isi oleh orang-orang yang bersih dari bukan mantan narapidana kasus penistaan agama di Indonesia.
"Pertamina itu obyek vital harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari kasus hukum apapun, apalagi orang pribadinya sangat buruk. Bisa-bisa Pertamina menjadi gaduh dan mogok kerja," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, apabila Ahok menjabat di BUMN, masalah perekonomian di Indonesia akan lumpuh, serta dipastikan bahan bakar minyak menjadi terhambat.
