PDKT ke Anies dan PKS, Nasdem Cari Celah untuk Pilpres 2024?

Langkah Nasdem mendekati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan partai di luar koalisi pemerintah, PKS, disebut sebagai upaya mencari peluang menguntungkan untuk Pilpres 2024.

Pendapat itu disampaikan oleh Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar ketika diminta penilaiannya. Menurutnya, Nasdem adalah salah satu partai terkuat di koalisi Jokowi yang tengah mengambil posisi sebagai `penyeimbang pemerintah`, dengan mendekati pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra dalam pemerintahan, Usep mengatakan, pihak oposisi atau penyeimbang pemerintah tidak ada, dan Nasdem tampak berupaya mengisi posisi itu.

"Dalam demokrasi, logikanya satu sisi harus ada yang berkuasa, satu sisi harus ada penyeimbang. Oposisi ini biasanya mendapat tempat di masyarakat," ujar Usep.

Usep memberi contoh di masa lalu, Gerindra dan PDI-P berhasil menjadi partai politik yang kuat karena mengambil posisi oposisi pemerintah.

"Nasdem mengambil peluang ini yang belum diambil oleh yang lain (partai-partai lain) sambil merangkul tokoh-tokoh lain. Tujuannya untuk 2024."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disindir Presiden Joko Widodo mengenai pelukannya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman seusai pertemuan tertutup kedua partai di DPP PKS akhir Oktober lalu.

Sindiran itu pun dibalas oleh Surya Paloh dalam pembukaan Kongres Nasdem akhir pekan lalu, yang mengatakan ia merasa upaya silaturahminya dicurigai.

Sementara, kedekatan Nasdem dengan Anies, dilihat dari kedatangannya di Kongres Nasdem pada Jumat (08/11) untuk memberikan kata sambutan pada peserta kongres.

Pada bulan Juli, Surya Paloh juga mengadakan pertemuan dengan Anies di DPP Nasdem.

Namun, hal itu dibantah ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan, yang mengatakan Nasdem tidak akan berada di posisi berseberangan dengan pemerintah.

"Nggak mungkin lah, Surya Paloh, model dia berpolitik tidak sebodoh itu. Sudah dapat tiga menteri, sudah dapat kursi di DPR, mau ngapain?" katanya.

Zuldan juga mengatakan langkah Nasdem merangkul PKS juga sosok-sosok lainnya di luar koalisi sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan demi kepentingan nasional.

Sementara, kader PKS, Suhud Aliyudin, mengatakan pertemuan PKS-Nasdem baru sebatas penyamaan pandangan."Ke depan tidak tertutup kemungkinan kami bekerja sama di parlemen terkait isu-isu kebangsaan dan juga Pilkada 2020," ujarnya.

Namun, untuk Pilpres 2024, Suhud mengatakan PKS dan Nasdem belum membahasnya sama sekali.

"Kami kira masih terlalu dini membicarakan Pilpres 2024 saat ini," ujarnya.

 

`Kemungkinan poros baru`

 

Pengamat politik Puskapol Universitas Indonesia, Delia Wildianti, mengatakan Nasdem mungkin membentuk poros baru jika di tahun 2024, PDI-P mengusung calon presiden bersama dengan Gerindra.

Keadaan itu, kata Delia, akan membuat Nasdem sulit mengajukan nama sosok yang diusungnya.

"Untuk melawan kekuatan besar itu, Nasdem tidak mungkin ada di kubu pemerintah, maka dia membentuk poros baru, yang basis massanya jelas, karena lawan politiknya kuat," ujar Delia.

Delia menyorot kedekatan Anies dan PKS dengan Surya Paloh, yang disebut Delia memiliki peran sebagai ` the king maker`.

"Anies itu salah satu yang didukung oleh kelompok Islam, basis massa Islam cukup besar. Dia (Nasdem) mencoba mencari tokoh yang mengisi basis massa yang sudah jelas, tapi tidak bisa disentuh kelelompok koalisi pemerintah," ujar Delia.

Pecah kongsi antara Nasdem dan PDI-P juga dilihat mungkin oleh pengamat politik Usep Ahyar.

Usep mengatakan kepiawaian dan kegesitan Nasdem menggaet sosok dengan elektabilitas tinggi membuat posisinya semakin kuat dalam peta perpolitikan Indonesia.

"Pencalonan Nasdem biasanya sangat gesit. Ketika ada tokoh yang elektabilitasnya tinggi, dengan berani dia calonkan walau bukan kadernya," ujar Usep.

Di tahun 2017, Nasdem menjadi partai yang paling awal mengusung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Usep, hal ini membuat Nasdem menjadi salah satu saingan berat PDI-P.

"Dalam politik, Nasdem dianggap satu saingan politik yang berat bagi PDI-P, bisa mengganggu elektabilitas kepentingan politik PDI-P," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan, membantah bahwa Nasdem tengah mencoba menarik hati pendukung PKS atau Anies.

Zulfan mengatakan, jika Nasdem melakukan itu, partai itu akan kehilangan pemilihnya dari kelompok nasionalis.

Ia mengatakan pencalonan presiden tahun 2024 akan dilakukan melalui mekanisme konvensi calon presiden.

Selain Anies, kata Zulfan, ada tiga nama yang potensial mengikuti konvensi, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kita lihat siapa suara terbanyak dari konvensi ini lalu akan kita tawarkan dengan partai lain," katanya.

Sementara, politikus Nasdem Willy Aditya menilai anggapan mengenai poros baru itu terlalu prematur.

"Itu terlalu dini. Dalam politik banyak hal yang terjadi, terlalu dini kita mengatakan siapa yang akan berpasangan dengan siapa," ujarnya.

 

Seberapa berpengaruhnya Nasdem di Pilpres 2024?

 

Saat ini, Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar menilai Nasdem sebagai salah satu partai terkuat di pemerintahan.

Tiga kader Nasdem menduduki posisi menteri di pemerintahan, yakni Johnny G. Plate (Menkominfo), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), dan Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup).

Pada periode sebelumnya, posisi Nasdem disebut kuat dengan menjabatnya mantan kader Nasdem H.M Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Di parlemen, Nasdem adalah partai dengan kursi terbanyak keempat, setelah PDI-P, Golkar, dan Gerindra, dengan 59 kursi.

Peneliti Puskapol UI Delia Wildianti mengatakan pada pilkada serentak 2017, Nasdem yang berkoalisi dengan beragam partai politik, menjadi salah satu partai dengan kemenangan terbanyak.

Delia mengatakan Nasdem memiliki karakteristik yang unik karena bisa berdiri di `dua kaki`.

"Dia bisa mencari titik aman dan tak secara frontal terlihat mengkhianati (koalisi dengan kabar pertemuan dengan PKS). Dia tetap bisa menjaga hubungan dengan koalisi pemerintah sendiri," pungkasnya.