Rapat Bareng Komisi 1 DPR Alot, Menhan Prabowo Subianto Merasa Ditekan

Menhan Prabowo Subianto
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berlangsung cukup alot. Perdebatan terjadi saat membahas mengenai perlu tidaknya Menhan memaparkan anggaran, sementara Prabowo sendiri ingin dilakukan secara tertutup. 

Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Effendi Simbolon meminta agar dukungan anggaran dipaparkan dalam rapat terbuka tersebut. Sebab Menhan hanya menyampaikan seputar visi misi.

"Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada," kata Effendi dalam rapat bersama Menhan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 11 November 2019 dilansir dari VIVAnews.

Dukungan Prabowo dan Jokowi Disebut Tingkatkan Suara Melki-Johni di Pilkada NTT

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Syaifulah Tamliha menambahkan sesuai rapat ketua kolompok fraksi (Kapoksi) komisi I, anggaran disampaikan secara tertutup.  “Untuk anggaran ini secara tertutup," kata Tamliha.

Prabowo pun menanggapi soal rincian dipaparkan secara tertutup. "Saya mohon tertutup, kita akan sampaikan. Kita akan bahas," kata Prabowo.

PARA Syndicate Ingatkan Prabowo Harus Putus Budaya Cawe-cawe Politik Selama Pilkada

Lalu Effendi menjawab lazimnya program dan dukungan anggaran Menhan disampaikan terbuka. Bila ingin dibahas tertutup maka sesuai dengan kesepakatan.  "Tapi di bahan ini sudah terbuka," kata Effendi.

Prabowo langsung menjawab hanya terbuka bagi komisi I. "Tak terbuka pada umum," kata Prabowo.Effendi kembali ngotot. Menurutnya tak ada jaminan tak sampai ke umum. Sebab di sekretariat dokumennya juga sudah ada. Ia pun kekeuh agar penyampaian anggaran APBN dilakukan terbuka 

"Ini kan sudah terbuka Pak, di APBN kita ada. 131 bukan angka rahasia. Agar match saja dengan yang disampaikan di program awal tadi," kata Effendi.

Prabowo mengatakan sebenarnya tak masalah kalau memang akan disampaikan. Lalu Anggota Komisi I Fraksi PAN Alimin Abdullah mengatakan hadir dalam rapat kapoksi dengan pimpinan komisi I. Dalam rapat itu disepakati agar rapat awal terbuka dan tertutup saat bersifat rahasia.

"Agar rapat ini kita hormati juga," kata Alimin.

Effendi kembali mendebat, ia mempertanyakan apa urgensi soal anggaran disembunyikan. Ia juga mengkritik rapat kapoksi.

"Enggak  ada kedaulatan pimpinan kapoksi, apa urgensinya disembunyikan. Wong ini dipaparkan atau ditutup dari awal ini rapat," kata Effendi.

Ketua Komisi I, Meutya Hafid akhirnya menjelaskan rapat bisa dilaksanakan terbuka. Ketika ada rahasia diperbolehkan tertutup. Lalu Effendi masih ngotot dengan pendiriannya.

"Ini forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website. Di mana harus ditutupin lagi," sambung Effendi.

Prabowo dengan tenang mengatakan anggaran bisa dipaparkan secara terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan tak boleh terbuka.

"Kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran," kata Prabowo.

Merasa ditekan

Lalu Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai hal ini tak perlu diperdebatkan panjang lebar. Hal yang dipaparkan bisa langsung dipaparkan. Pendalaman bisa dilakukan secara tertutup.

"Ini kan jadi lucu, di sini kita paparkan terbuka. Tapi enggak mau dibacakan, enggak mau disampaikan. Jadi tak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saja secara terbuka. Dan Menhan tak keberatan, kenapa yang lebih khawatir pimpinan," kata Adian.

Meutya menjelaskan, bahwa ia harus menanyakan juga pada tiap fraksi. Kalau memang tiap fraksi sepakat secara terbuka, ia pun akan mengiyakan.

"Jika dirasa dalam paparan ada yang bersifat rahasia. Mohon untuk tak disampaikan. Monggo Pak Menhan melihat mana yang bersifat tertutup dan terbuka," kata Meutya.

Prabowo menjelaskan soal APBN memang sudah umum dan pihak manapun bisa mempelajari. Tapi juga perlu hati-hati agar non Indonesia tak terlalu mengerti dan pahami kondisi pertahanan Indonesia. 

"Kalau kita mau bicara soal anggaran. Yang penting pemerintah bertanggungjawab, yang penting adalah kita diawasi. Yang penting lembaga legislatif yang wakili kekuatan rakyat, saudara yang benar-bebar menguasai," tutur Prabowo.

Ketua umum Gerindra ini mengira seluruhnya rapat bersifat tertutup seperti menhan-menhan sebelumnya. Tapi kalau mau membahas anggaran ia bersedia.

"Kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka saya tak akan lakukan. Saya bertanggungjawab pada presiden RI, tapi bisa bersedia, apa saja tertutup saya bersedia. Tapi saya tak mau bicara terlalu terbuka," kata Prabowo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya