Kecewa Enggak Dapat Kursi Menteri, Hanura Tetap Dukung Jokowi
- Twitter/@anieazaah
VIVA – Salah satu wakil dari partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni Hanura tak mendapat jatah kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju periode lima tahun ke depan. Hal tersebut membuat kecewa dan marah para kader yang dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Bona Simanjuntak. Menurut dia, kader Hanura merasa marah dan kecewa setelah tahu bahwa tak ada wakil dari mereka yang menempati posisi menteri Jokowi-Ma'ruf. Padahal partainya mendukung pasangan itu saat pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu.
"Kalau etika politik, wajar kalau beberapa kader kami cukup ada kemarahan bahwa tidak ada semacam penilaian khusus ke Hanura," kata dia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.
Apalagi, menurut dia, Hanura memberikan dukungan yang tulus dan masif kepada Jokowi-Ma'ruf saat kampanye pilpres lalu. Bahkan, karena memberikan dukungan penuh demi kemenangan Jokowi-Ma'ruf, Hanura gagal masuk parlemen.
Meski kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi setelah mereka berkorban, kata dia, Hanura akan tetap mendukung pemerintah Jokowi.
"Dalam perjalanan kami memang harus berkorban, sehingga tak ada lagi kursi di parlemen. Tapi walau kekecewaan ada, kami tetap jalankan dukungan, tidak setengah hati," tutur Bona.
Sementara Jokowi sendiri menyadari Hanura kecewa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta maaf kepada Hanura di acara Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila d Jakarta, Sabtu, 26 Oktober 2019, yang dihadiri OSO.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, tak bisa mengakomodasi semua pihak masuk dalam kabinetnya. Pasalnya, banyak pertimbangan dalam memilih menteri supaya proporsinya sesuai, seperti terkait daerah, suku, agama, kalangan partai politik hingga profesional.
Menurut dia, tugas memilih menteri sangat sulit lantaran ada 300 lebih nama yang direkomendasikan. Namun yang dibutuhkan untuk mengisi posisi menteri hanya 34 orang.
"Mungkin sebagian yang hadir di sini ada yang kecewa. Saya mohon maaf tak bisa mengakomodir semuanya karena ruangnya hanya 34," ujar Jokowi.
Sementara itu, dari 38 menteri dan pejabat setingkat menteri yang dilantik pada Rabu, 23 Oktober 2019 lalu, 22 orang berasal dari profesional dan sisanya atau 16 orang dari partai politik. Ke-16 orang itu, yakni empat dari PDIP, tiga dari Golkar, tiga dari PKB, tiga dari NasDem, dua dari Gerindra, dan satu dari PPP.
