Prabowo Jadi Menhan, Pengamat Militer: Pandangannya Berbahaya
- bbc
"(Militer) perlu pengawasan, pekerjaan mereka mesti di-`kerangkeng` dalam kerangka demokrasi," ujarnya.
Pada era Orde Baru, jabatan menteri pertahanan dipegang oleh petinggi militer, yang saat itu merangkap jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Tradisi itu diubah oleh presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang kemudian memilih menteri dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono.
Sejak era reformasi hingga sekarang, sejumlah menteri pertahanan berasal dari kalangan sipil, seperti Mahfud M.D., Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro.
Ada tiga orang menteri yang memiliki latar belakang militer, yakni Wiranto (masa pemerintahan B.J. Habibie), Agum Gumelar (masa pemerintahan Abdurrahman Wahid), dan Ryamizard Ryacudu (masa pemerintahan Jokowi).
Ia lanjut mengkritik kinerja menteri pertahanan di periode pertama Jokowi, Ryamizard Ryacudu, yang menurutnya memiliki program `ajaib` seperti `100 juta kader bela negara`, atau pelatihan masyarakat menjadi milisi.
"Saya pikir latar belakang kemiliteran Ryamizard memengaruhi preferensinya atas kebijakan model padat karya. Ia beralasan kementerian pertahanan punya tanggung jawab untuk pembinaan kekuatan Komponen Pendukung (Komduk) dan Komponen Cadangan (Komcad) yang diterjemahkan ke bela negara itu," ujarnya.
Sementara itu, politikus PDI-P Andreas Pareira mengatakan pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Ia mengatakan kemungkinan bergabungnya Prabowo dengan koalisi pemerintahan sudah diawali dengan komunikasi antara Jokowi dan Prabowo untuk meredakan situasi di masyarakat, yang memanas pasca Pilpres.
