Pelantikan Jokowi dan Kekhawatiran Neo Orba

Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan kegelisahan masyarakat tentang Neo-Orba berasalan jika partai-partai yang sebelumnya mendukung Prabowo memutuskan akan mendukung Jokowi.

Hal itu, kata Mardani, akan menyebabkan keseimbangan dalam pemerintahan tidak terjadi.

"Ini bisa menjadi bencana untuk demokrasi," ujar Mardani.

Mardani mengatakan sosok, yang disebutnya "bisa melakukan segala hal seperti mantan presiden Soeharto" memang sudah tidak ada.

Ia juga mengakui pemilu sudah berjalan baik dan masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya, walau pasal terkait makar dan UU ITE kerap jadi persoalan.

- BBC

Namun, ketika pemerintahan tidak diimbangi dengan kelompok oposisi, Mardani mengkhawatirkan akan terjadinya pemerintahan yang oligarki.

Politisi PDI-P Eva Sundari tidak sepakat dengan itu.

Eva mengatakan UUD 1945 yang berlaku saat ini tidak memungkinkan kekuasaan presiden yang mutlak ataupun dwifungsi TNI.

Ia menambahkan kekuatan sipil dapat mengontrol jalannya pemerintahan, meski oposisi pemerintah di periode kedua Jokowi disebut akan berkurang.

`Partisipasi masyarakat mau tidak mau akan sangat penting sekarang dan kedepannya untuk mempertahankan demokrasi.` - Getty Images

Eva mengatakan pers di Indonesia kuat dan masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, karena dalam masa ini siapa saja bisa aktif dalam `jurnalisme warga`.

Sementara itu, Peneliti Puskapol UI Delia Wildianti menilai secara teori, masyarakat sudah memberi legitimasi ke wakil rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Maka seharusnya, kata Delia, parlemenlah yang fokus mengawasi pemerintah.

"Tapi dengan kondisi seperti ini, tanpa ada oposisi, masyarakat akan lelah.. akan harus berkorban untuk lelah untuk berpartisipasi (mengawasi pemerintah)," kata Delia.

"Partisipasi masyarakat mau tidak mau akan sangat penting sekarang dan ke depannya untuk mempertahankan demokrasi," ujar Delia.