Pelantikan Jokowi dan Kekhawatiran Neo Orba

Di antaranya, kasus penangkapan musisi Ananda Badudu terkait aliran dana kepada mahasiswa dalam aksi demonstrasi 23-24 September. Ia kemudian dilepaskan karena hanya berstatus sebagai saksi.

Pembuat film dokumenter Dandhy Laksono juga ditangkap (26/09), tapi dilepaskan dengan status tersangka.

Menurut rilis LBH Jakarta, sutradara film Sexy Killers itu dijerat dengan UU ITE karena apa yang dia tulis dalam akun Twitternya mengenai konflik Papua.

Menurut Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia YLBHI 2018, sejumlah pasal dalam UU ITE kerap dipakai sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi pada aktivis.

- BBC

Menurut Isnur, reformasi kepolisian, khususnya pada bagian reserse, harus dilakukan agar upaya kriminalisasi pada sejumlah pihak, khususnya aktivis, mahasiswa, buruh, dan lainnya, tidak lagi terjadi.

Sementara itu, politisi PDI-P Eva Sundari menanggapi bahwa polisi adalah aparat negara yang boleh melakukan kekerasan untuk menjaga demokrasi.

"Kalau polisi disiram bensin, dilempari batu gede, dan ternyata (massa demo) tidak bubar jam 6. Lalu (polisi) dipukul, apa polisi enggak berhak membela diri menyelamatkan nyawanya?

"Menurut saya sah-sah saja," ujar Eva.

Ia juga mengatakan bahwa kebebasan berekspresi masyarakat dan pers semakin berkembang, hal yang menurutnya tidak mungkin terjadi di orde baru.

Namun, menurutnya, kontrol terhadap kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang wajar untuk meredam hoaks, yang berpotensi menyebabkan konflik dalam masyarakat.

Siapa yang akan mengontrol pemerintah?

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, sebuah sinyal yang menurut sejumlah pihak menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tak hanya Prabowo, sebelumnya, Jokowi juga telah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat di Istana.

Partai yang sudah secara tegas menyatakan akan menjadi oposisi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang hanya memiliki 50 kursi di parlemen.

- BBC