UU KPK Mulai Berlaku, Kasus Besar yang Sedang Diusut Bisa Tenggelam?

Selain terhadap Dzulmi Edin, pada hari yang sama, KPK melakukan OTT terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. Dia dijerat lantaran diduga menerima suap terkait dugaan suap proyek jalan di Kalimantan Timur.

Sehari sebelumnya, komisi antirasuah itu juga menangkap Bupati Indramayu, Supendi, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Indramayu.

Ini adalah hasil dari operasi senyap yang dilakukan KPK selama dua hari berturut-turut sejak awal pekan ini.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengungkapkan gencarnya KPK melakukan operasi senyap belakangan mengindikasikan "tingkatan orang melakukan tindakan koruptif memang menjadi-jadi".

"Hal itu karena, mungkin saja, KPK sedang lemah dan berkonsentrasi menghadapi revisi Undang-Undang KPK, sehingga mereka banyak melakukan tindakan koruptif," jelas Feri.

OTT yang dilakukan pada Rabu (16/10) dini hari itu menjadi OTT ke-21 yang dilakukan KPK sejak awal 2019. Sementara, Dzulmi Edin menjadi kepala daerah kesembilan yang terjerat kasus korupsi.

Oce Madril dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mengungkapkan berbagai kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menunjukkan tidak ada perubahan yang dilakukan pemerintah terkait tata kelola di daerah.

"Selain itu, kepala daerah kita masih menggunakan cara-cara koruptif untuk memerlukan sejumlah keuntungan tertentu, termasuk untuk kepentingan politik," ungkapnya.

Merujuk data KPK, OTT yang dilakukan terhadap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, merupakan OTT ke-128 yang dilakukan KPK sejak 2005.