Revisi UU KPK: Posisi Presiden Jokowi 'Penyelamat atau Pembunuh KPK'

Tapi ada konsekuensinya jika capim KPK tidak setuju dengan revisi UU KPK. "Dia akan kehilangan kepercayaan dari DPR," katanya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana menilai `kontrak politik` ini justru menihilkan peran dari DPR yang bertugas sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. "Saya tidak mengerti hubungan antara revisi UU KPK dengan capimnya," katanya.

Gita melanjutkan, sejauh ini revisi UU KPK juga belum dibahas dan mendapat respons dari presiden di samping cacat administrasi.

"Bagaimana mau kunci orang dari situ? Dan praktik kunci mengunci ini tidak lazim," katanya.