Fahri Hamzah: BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
- DPR
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang dikelola oleh Pemerintah. Untuk sekarang ini, BAKN pun juga mendapat dukungan dari Badan Keahlian DPR dalam menelaah hasil pemeriksaan BPK.
Fahri juga mendorong agar BAKN menjadi jembatan yang mampu mengantar temuan BPK kepada komisi-komisi terkait. Hal ini penting agar sistematika kerja DPR dapat dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran.
“Dahulu BAKN dibubarkan, lalu kita lahirkan kembali BAKN dengan harapan menjadi jembatan yang mengantar temuan BPK itu kepada komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya,” ujar Fahri Hamzah saat membuka seminar BAKN yang bertajuk ‘Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara’ pada Rabu (21/08), di Ruang Pustakaloka DPR RI, Senayan, Jakarta.
Mengingat pentingnya keberadaan BAKN ini, Fahri pun mengusulkan agar keanggotaan BAKN dapat diperbanyak jumlahnya dan merepresentasikan komisi-komisi di DPR. “Makanya saya harap kepada Pak Andreas, anggota jangan terlalu sedikit, perlu ditambah banyak anggota yang merepresentasikan komisi-komisi. Harusnya semua komisi yang bersangkutan ada di BAKN,” terang Fahri.
Fahri juga menuturkan bahwa BAKN mampu menjadi ujung tombak pengawasan akuntabilitas keuangan negara, sehingga ketika ada temuan dari BPK, anggota DPR dapat briefing sebagai bahan untuk melakukan rapat anggaran dengan mitra kerja.
“Begitu ada temuan dari BPK, dikaji oleh pusat kajian dan dipresentasikan di BAKN. Lalu, datang ke komisi-komisi untuk beri briefing, sehingga ketika ketemu mitra kerja ada bahan yang dijadikan evaluasi. Kita harap dengan adanya tambahan dukungan ke anggota dalam hal penelitian, ketika anggota berhadapan dengan mitranya, menjadi solid,” tuturnya.
Dengan semakin berkembangnya BAKN hingga sekarang ini, lanjut Fahri, ini menjadi momentum baik agar BAKN mampu menjadi peletak dasar yang memperkuat pengawasan DPR di masa mendatang dan akuntabilitas keuangan negara juga semakin baik.
“Lahirnya BAKN ini membuat suplai dukungan kepada anggota dan sistematika pengawasannya semakin baik. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi peletak dasar untuk memperkuat kelembagaan pengawasan DPR di masa mendatang,” tutup Fahri.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
