Bakal Ada Dua Kementerian Baru di Kabinet Jokowi, Perlukah?

Sejumlah kementerian baru disebut bakal dibentuk dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun pendirian kementerian itu didesak berbasis kajian dan pembagian tugas yang matang.

Wacana ini keluar dari Joko Widodo sendiri pada Rabu (14/08) kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Jokowi menyebut akan menggabung dan membuat nomenklatur kementerian baru.

Pada hari yang sama, di hadapan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan lembaga baru itu adalah Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.

Saat dihubungi BBC News Indonesia, staf khusus presiden untuk bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengaku belum dapat memaparkan lebih lanjut rencana pembentukan kementerian baru tersebut.

Namun Erani mengatakan pemerintah memang tengah fokus mendulang investasi. Berbagai program infrastruktur hingga penyederhanaan perizinan disebutnya bertujuan untuk menarik investasi.

"Kalau pemerintah ingin lapangan kerja yang banyak dan mengurangi pengangguran, salah satu pintu yang perlu dibuka tentu investasi," kata Erani.

Pemerintah saat ini sebenarnya sudah memiliki lembaga yang mengurus sektor ekonomi digital dan kreatif dalam wujud Bekraf. Adapun di bidang investasi, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut pengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, pembentukan lembaga baru berpotensi menyedot anggaran negara. Lina mengatakan kebijakan itu harus didasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

"Jangan sampai ada perekrutan pegawai besar-besaran padahal lembaga yang ada belum dioptimalkan."