Megawati Minta Jokowi Jamin Kursi Menteri PDIP Terbanyak
VIVA – Presiden Joko Widodo langsung menjawab permintaan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta jatah menteri paling banyak dari partai-partai koalisi yang lain.
Saat berpidato di Kongres ke-V PDI Perjuangan, Jokowi menegaskan, dia menjamin kalau jatah kursi menteri dari PDIP, tentu yang paling banyak dari partai lain.
"Tadi Ibu Megawati menyampaikan, jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, kalau PDIP empat kan sudah dua kali," kata Jokowi di Bali, Kamis 8 Agustus 2019.
"Jadi, kalau nanti yang lain tiga, PDIP belum tentu juga tiga," canda Jokowi melanjutkan.
Jokowi kemudian mengatakan, dia menjamin kalau kursi menteri untuk PDIP pasti tetap yang terbanyak dari partai lain. "Yang jelas, PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," kata dia.
Sebelumnya dalam pidato, Megawati menyampaikan bahwa PDIP harus mendapat jatah kursi menteri yang paling banyak dari partai lain. Permintaan itu disampaikan dengan tegas oleh Mega.
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati.
Megawati mengatakan, permintaanya itu seolah sekaligus menjawab wacana porsi menteri dari koalisi Jokowi lainnya. Ada yang sudah mengajukan 10, 11, bahkan sudah menyodorkan nama hingga puluhan kepada Jokowi. "Itu namanya baru pukulan, jeb," kata Megawati disambut tawa peserta kongres dan undangan.
Megawati pun melanjutkan pidatonya mengenai menteri-menteri. Menurut dia, partainya tidak mungkin menerima kalau hanya tetap dengan jumlah seperti pada periode sebelumnya, yaitu hanya empat menteri.
"(Kalau empat) weee emoh. Tidak mau. Tidak mau. Orang tidak menang saja minta," kata Megawati disambut tepuk tangan. (asp)
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
