PKB: NKRI Bersyariah, Jangan di Negara Ini
- VIVA.co.iud/Eduward
VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menegaskan mereka yang merekomendasikan NKRI bersyariah sebaiknya keluar dari negara ini. Sebab, tak ada kompromi soal membungkus ideologi menjadi syariah.
"Apapun namanya, Pancasila bersyariah, NKRI bersyariah, jangan di negara ini, silakan keluar sana. Anda tidak layak hidup di sini, tidak ada kompromi kalau urusan ideologi dibungkus syariah," kata Karding dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.
Ia menjelaskan baik Bung Karno dan para pendiri bangsa tak membuat NKRI bersyariah. Ia pun mempertanyakan maksud dari bersyariah itu sendiri.
"Kalau anda mau buat bersyariah, itu silakan ke negara lain, bukan di sini tempatnya, ini harga mati bagi kita," kata Karding.
Ia menambahkan saat ini usulan konsep NKRI bersyariah dibungkus dengan ijtima ulama. Embel-embel syariah itu ia anggap memiliki niat lain.
"Mana ada Pancasila, NKRI bersyariah. Nggak ada itu. Pancasila ya Pancasila saja. NKRI ya NKRI saja, ngga ada embel-embel. Kalau ada embel-embel itu niatnya lain. Kalau mau buat Pancasila bersyariah di negara lain, jangan di sini," kata Karding.
Ia menegaskan Pancasila dan NKRI sudah menjadi harga mati. Soal sosialisasi empat pilar dan Pancasila, sebenarnya sudah setengah mati diberikan pada mahasiswa, ormas, dan kelompok masyarakat.
"Coba bayangkan, BPIP sudah ada, ini sudah ada, kok masih ada (khilafah). Artinya urusan bernegara, Pancasila, persatuan, tak harus menjadi tanggung jawab an sich pemerintah dan MPR. Tapi semua pihak. termasuk dalam hal membenahi kurikulum kita ke depan," kata Karding.
Ia menjelaskan mengerasnya ideologi ini karena persoalan politik, pilpres, dan pilkada. Ia pun meminta agar jangan membawa ideologi dalam bermain politik.
"Kalau Gus Dur bilang itu agama tidak boleh dibawa-bawa dalam politik, tetapi nilai-nilai agama harus menjadi sikap keseharian kita semua," kata Karding.
