PKS Kukuh Tetap Ingin Menjadi Partai Oposisi
- Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sejauh ini menjadi salah satu partai yang berencana mengambil posisi di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Meskipun partai lainnya berusaha mendekat ke pemerintah, PKS ingin tetap menjadi oposisi.
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan bahwa partainya tidak akan gentar walaupun nantinya hanya PKS satu-satunya partai oposisi. Sebab PKS pada pemerintahan sebelumnya 2014-2019 sudah menjadi oposisi dan memiliki pengalaman yang cukup apabila berada di luar pemerintahan sendirian.
"Iya lah (siap). Kita kan sudah berpengalaman juga karena kemarin kita juga sudah oposisi, dan enggak ada apa-apa juga kan. Nah, justru itu karena sudah pengalaman masa periode kedua masa mengkeret. Gak mungkin yah," kata Sohibul di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.
Menurut Sohibul, saat ini keinginan dari kader di akar rumput sama dengan keinginan para elit PKS. Yakni sama-sama ingin memperjuangkan aspirasi rakyat di luar pemerintahan.
"Semua kayaknya sama ingin oposisi. Jadi saya sudah serap lewat halal bihalal di seluruh Indonesia, kader ini belum ditanya saja sudah ngomong ustaz di luar yah (pemerintahan). Ini para Caleg terpilih juga begitu dan kami juga mendengarkan para pemilih 02 umumnya sejalan. Karena itu kami ingin jadi kanal bagi penyaluran aspirasi mereka," kata Sohibul.
Dari fenomena yang ada saat ini, masing-masing partai berlomba ingin merapat ke pemerintah. Namun Sohibul mengaku PKS tidak akan goyang. Bahkan meski rekan satu koalisi PKS, yakni Gerindra, terindikasi merapat ke pemerintah, PKS juga tidak akan terpengaruh.
"Kalau Gerindra sekarang sudah ada proses ke sana. Ya sudah kami ini sebagai tumpuan terakhir dari terbangunnya demokrasi yang berkualitas," ujarnya.
Menurutnya, berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, tidaklah buruk. Karena sebuah partai dapat tetap menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur oposisi.
"Pertama sebetulnya kita ingin menjalankan logika dasar demokrasi. bahwa demokrasi ini harus ada check and balance kami lihat partai lain gak ada yang siap. ya udah kami lah yang siap," ujarnya.
Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN
Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.
