Airlangga Hartarto Tak Percaya Diri, Hambat Evaluasi Kepemimpinan
- Fajar GM
VIVA – Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar), Yorrys Raweyai, menyampaikan bahwa perlu segera dilakukan evaluasi kepemimpinan parpol berlambang pohon beringin di bawah Airlangga Hartarto.
Menurut Yorrys, evaluasi penting karena menjelang dimulai periode pemerintahan yang baru, sebagai parpol besar, Partai Golkar juga harus mempersiapkan diri merumuskan rencana untuk masa depannya.
"Kita melihat bahwa arah Golkar ke depan mau apa. Kalau berbicara tentang arah ke depan, maka kita harus flashback. Kita harus membuka ruang untuk kita evaluasi," ujar Yorrys usai diskusi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2019.
Ditambahkan Yorrys, saat ini seolah ada resistensi dari internal kepengurusan Golkar, supaya evaluasi itu dihambat. Dia menyoroti tidak kunjung dijalankannya mekanisme supaya Musyawarah Nasional (Munas) Golkar berlangsung oleh kepengurusan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Sekarang, ada hambatan psikologis yang mereka (kepengurusan) lakukan tentang evaluasi ini," ujar Yorrys.
Yorrys juga mengemukakan, jika kepengurusan memiliki komitmen terhadap demokrasi di internal Golkar, mekanisme menuju Munas, seperti pleno hingga Rapimnas, harus segera dijalankan.
Karena itu, Yorrys curiga Airlangga, yang sudah menyatakan niat untuk kembali maju menjadi ketua umum, tidak memiliki kepercayaan diri sehingga mekanisme menuju Munas sengaja dihambat.
"Ini (tak kunjung dilaksanakannya mekanisme menuju Munas), sebetulnya hal-hal yang menunjukkan bahwa 'kita' (kepengurusan) tidak punya confidence. Kalau saya yakin saya menang, bikin saja segera. Itu lebih baik kan," ujar Yorrys.
Sebagai informasi, mengacu kepada peraturan internal, Munas Golkar harus diselenggarakan pada 2019. Dua kader, yaitu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, telah menyatakan akan memperebutkan jabatan ketua umum Partai Golkar dalam Munas nanti.
Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation
The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.
