Merasa Lebih Baik, Muhaimin Ngotot Tetap Ingin Ketua MPR
- VIVA.co.id/Adin Rachmani
VIVA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, akan menerima bila figur calon ketua MPR nanti memang lebih baik darinya. Tetapi, jika hanya dia yang lebih baik, sebaiknya dia saja.
"Nanti, kita lihat figur ketua yang paling pas, saya sih silahkan saja kalau ada yang lebih baik dari saya, saya enggak ada masalah. Tapi kenapa bukan saya, kan kira-kira gitu," kata Muhaimin di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.
Muhaimin mengatakan, hingga kini memang belum ada keputusan soal itu. Tetapi, pastinya akan dibahas bersama dan dicari yang terbaik oleh koalisi secara lebih matang, detail, dan tuntas pada 1 Oktober 2019.
"Tapi sampai hari ini, formula detailnya belum siapa ketua, siapa wakil belum, semua sudah menyampaikan kemauannya, semua ingin ketua," kata pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini.
Ia mengatakan, koalisinya telah menyepakati untuk membicarakannya bersama-sama, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun, belum ada kesepakatan struktur formula.
Â
"Belum, belum ada keputusan sampai ke sana (Golkar jadi Ketua MPR), pokoknya kebersamaan terjaga. Belum, masih terus diskusi," kata Cak Imin.
Ia memprediksi soal ini masih bisa didiskusikan sampai akhir September, antarpartai dan komunikasi dengan Presiden. Setelah didiskusikan, tentunya akan muncul formula-formula alternatif. Tapi saat ini, formula paket pimpinan MPR masih mentah.
"Masih belum bisa dibaca ya, idealnya gimana, kayak apa ya," kata Cak Imin.
Ia mengakui, memang saat ini juga sudah ada pendekatan PKB ke DPD. Tetapi, dia mengharapkan, diskusi di koalisinya harus tuntas.
"Ini saya harapkan di koalisi harus tuntas, baru kita bawa ke MPR. Kalau di koalisi enggak tuntas, nanti repot. Masih belum dibahas, karena masing-masing masih menyampaikan harapan masing-masing," kata Cak Imin lagi. (asp)
Respons Cak Imin soal Penembakan 5 WNI di Malaysia, Desak Pertemuan dengan Indonesia!
Respons Cak Imin soal penembakan 5 WNI di Malaysia, mendesak pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengusut tuntas insiden tragis ini.
