Aklamasi Tak Akan Terwujud, Bamsoet Kuda Hitam Bagi Airlangga
VIVA – Pertarungan sengit memperbutkan kursi ketua umum Partai Golkar dipastikan akan berlangsung dalam arena Musyawarah Nasional atau Munas.Dari nama-nama calon yang telah beredar, Airlangga Hartarto, calon ketum petahana kemungkinan besar akan berhadapan dengan Bambang Soesatyo, ketua DPR yang juga Wakil Koordinator Bidang Pratama di partai itu.
Menurut Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, pertarungan keduanya akan berlangsung ketat. Ini bagai laga klub sepakbola dunia.
"Ini duel El Clasico atau duel Derby Milano. Ini pertarungan panas," ujar Igor, Rabu 31 Juli 2019.
Disaampaikan Igor, Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo merupakan kuda hitam atas Airlangga yang saat ini masih menjabat sebagai ketua umum. Dalam analisanya, Bamsoet belakangan mampu menggaet loyalisnya untuk menjadikan partai beringin keluar dari pakem.
Dengan kata lain, Bamsoet mampu merangkul kalangan milenial dan kelompok-kelompok pemilih lain yang disebut telah meninggalkan Golkar.
"Artinya Golkar hanya mempertahankan loyalitas pemilih lamanya saja, padahal secara alamiah pemilih tradisional makin berkurang. Oleh karena itu diperlukan pemilih baru," katanya.
Igor kemudian melihat indikasi, surat dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai rujukan perlunya evaluasi kepemimpinan partai saat ini. Dalam surat tersebut dituliskan beberapa butir poin yang diantaranya mengevaluasi hasil pemilihan legislatif dan mendorong kader untuk maju menjadi calon ketua umum secara demokratis.
“Ada surat dari wanbin (dewan pembina) yang menginginkan evaluasi karena dari tahun ke tahun suara Golkar turun," ujarnya.
Menurut Igor, kontestasi perebutan ketua umum Golkar akan berlangsung melalui pemungutan suara atau voting. Melihat dinamika yang dibacanya, proses aklamasi sulit dilakukan meski hanya ada dua calon.
"Di (munas) Golkar nanti sangat besar potensi votingnya ketimbang aklamasi, karena Bamsoet juga memiliki kekuatan," katanya.
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
