Korban Kudatuli Unjuk Rasa ke DPP PDIP, Ribka Tjiptaning Menangis
- Antara/ Andika Wahyu
VIVA – Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyebutkan bahwa partainya terus memperjuangkan kasus yang dikenal dengan nama Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam yang kental dengan pelanggaran HAM. Dia mengklaim partainya terus membawa kasus pada tiap pertemuan.
Ribka lalu meminta para ibu dan bapak yang mengaku jadi korban kejadian Kudatuli yang hari ini menggelar aksi depan Kantor DPP PDIP tak perlu khawatir soal isu ini tak dibawa dalam Kongres ke V PDIP. Ia menegaskan isu ini akan dibawa dalam Kongres ke V PDIP tanpa harus diminta.
"Artinya penting ya, jangan dibilang kok tidak dibuka lagi, kok tidak diteruskan lagi, tidak, itu selalu. Bahkan, setiap hasil rakernas, kongres, selalu masuk di dalam rekomendasi menuntaskan kasus 27 Juli. Persoalannya-kan di-adhoc-nya yang militerlah yang belum bisa clear. Komnas HAM juga sudah membuka. Nah itu yang menjadi persoalan di kita. Buat partai sendiri tidak pernah menutup," kata dia di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2019.
Maka dari itu, ia merasa hal yang keliru jika partainya dianggap tidak berupaya melakukan penuntasan kasus tersebut.
Namun, ia menegaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak pernah berhenti berjuang menuntaskan kasus itu. Buktinya adalah tiap Kongres PDIP isu ini selalu dibawa.
Ribka sendiri sempat terlihat menangis saat memperingati hal tersebut pada hari ini. Air matanya tak kuasa ditahannya kala berkumpul bersama korban dan keluarga korban peristiwa Kudatuli berkeliling di kantor DPP PDIP. "Partai selalu hasil kongres ada tentang 27 Juli," katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Forum Nasional 27 Juli 1996 atau lebih dikenal Fornas 96 menggelar aksi di depan Kantor DPP PDI-P hari ini, Sabtu 27 Juli 2019. Aksi untuk memperingati peristiwa yang dikenal dengan sebutan Kudatuli pada 27 Juli 1996 silam. Dalam aksi tersebut, mereka minta dituntaskannya kasus Kuda Tuli.
Sekretaris Fornas 96, Raya Maringan Tampubolon meminta penuntasan kasus ini dibawa ke dalam kongres ke V PDI-P yang akan dilakukan pada 8 sampai 10 Agustus mendatang.
"Meminta penuntasan peristiwa 27 Juli 1996 menjadi amanat Kongres Ke V PDI Perjuangan," katanya di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2019.