Dukung Airlangga, Soksi Bali: Beliau Punya Karakter Kepemimpinan
- Dok. Golkar
VIVA – Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Bali menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk maju kembali di periode 2019-2024. Kinerja Airlangga memimpin Golkar hampir dua tahun ini dinilai patut diapresiasi.
"Kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak Airlangga atas kinerjanua memimpin Golkar dalam rentang waktu kurang dua tahun," ujar Ketua Soksi Bali, I Made Dauh Wijana, kepada wartawan, Senin 22 Juli 2019.
Made memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus Soksi pusat terkait dukungan pencalonan terhadap Airlangga untuk maju kembali di munas tahun ini. Ia meyakini figur Airlangga punya kapablitas dan karakter kepemimpinan untuk kembali menjadi nakhoda Golkar.
"Beliau punya karakter kepemimpinan yang soft, kecerdasan yang tinggi. Beliau juga penginisiasi pengembangan sumber daya manusia lewat teknologi 4.0," tutur Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gianyar Bali itu.
Terkait dukungan pencalonan Airlangga, Soksi Bali akan segera mengirim surat ke pengurus Soksi pusat di Jakarta. Ia menekankan kembali Golkar mesti menjadi partai yang komitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, kepemimpinan Airlangga yang sudah terbukti bisa membawa Golkar pasang badan membela program Jokowi. Hal ini termasuk mengkampanyekan program Jokowi di Pilpres 2019.
"Dengan kepemimpinan Airlangga, tentu Golkar jadi kekuatan dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," sebut Made.
Bursa caketum Golkar yang bersaing di munas tahun ini makin menghangat. Selain Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto yang siap menyatakan maju berebut kursi Golkar-1, ada sejumlah kader senior yang digadang-gadang ikut meramaikan. Terbaru, ada politikus senior Golkar Bambang Indra Utoyo yang menyatakan kesiapannya ikut maju bersaing. (ren)
Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif
