Cabut Dukungan ke Prabowo Usai Pilpres, GNPF Ulama: Mau Jadi Apalagi?
- ANTARA FOTO/Nando
VIVA – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak berguyon akan memberikan dukungan lagi pada Prabowo Subianto apabila mengikuti kompetisi ajang pencarian bakat, seperti Indonesian Idol. Dia berkata demikian karena gelaran Pilpres 2019 sudah usai.
Menurut dia, dengan alasan itu maka dukungan terhadap Prabowo tak lagi dilakukan. Alasan utama yaitu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga Uno.
"Mau didukung, mau jadi apalagi? Karena (putusan) MK sudah terakhir. Kecuali, kalau mau masuk Indonesian Idol, karena itu ada terus setiap saat," ujarnya saat konferensi pers di Hotel Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 15 Juli 2019.
Maka dari itu, pihaknya kini tengah menyiapkan waktu, lokasi, dan tema untuk diangkat ke dalam Ijtima Ulama ke-IV. Rencananya, kegiatan tersebut akan digelar sekiranya awal bulan Agustus 2019 mendatang.
Saran ulama akan ditampung untuk kemudian bersikap usai tak mendukung lagi Prabowo. Hasil Ijtima Ulama ke-IV dipastikan akan jadi sikap dasar mereka ke depan.
"Jadi Ijtima Ulama ini akan menampung saran para ulama tentang ke depan. Kita lebih mengarah jauh ke depan mengenai kemaslahatan," kata dia.
Terkait pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT, tiga hari lalu, ia menegaskan tak akan terpengaruh. Pertemuan itu menurutnya biasa saja. "Pertemuan itu menurut kami biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dirisaukan," ujar Yusuf.
Yusuf menyampaikan, terlepas dari pertemuan keduanya, umat Islam yang diwakili oleh GNPF Ulama tetap konsisten pada jalur perjuangan. GNPF Ulama dan gerakan-gerakan serupa senantiasa akan patuh terhadap arahan yang akan disampaikan Habib Rizieq Shihab.
"Kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri, apa langkah-langkahnya selanjutnya," ujar Yusuf.
Yusril Blak-Blakan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti Prabowo Harus Ikut Komcad
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkap Pemerintah merancang syarat bagi napi kalau mau dapat amnesti.
