Elite Golkar Sebut Isu Pemecatan 10 Ketua DPD II Maluku Keliru
- ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
VIVA – Koordinator Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar untuk Indonesia Bagian Timur, Derek Loupatty membantah kabar dipecatnya 10 ketua DPD II Maluku karena mendukung Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Kabar pemecatan ini disebut keliru.
“Terkait adanya isu pemecatan karena alasan dukung mendukung kandidat calon Ketua Umum Golkar setahu kami tidak ada," kata Derek di Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.
Ia menjelaskan pemberhentian DPD Provinsi Maluku murni evaluasi hasil Pileg 2019. Dari hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi penonaktifan sejumlah Ketua DPD II di Maluku.
Derek menambahkan rekomendasi penonaktifan DPD II Maluku ini bukanlah dari DPP. Namun, atas hasil keputusan rapat pleno DPD Provinsi Maluku.
Kata dia, rekomendasi ini nantinya baru akan disampaikan ke DPP Golkar untuk mendapat persetujuan.
“Oleh karenanya, jika ada kabar yang menyatakan bahwa Korbid PP Wilayah Timur memerintahkan menonaktifkan mereka, itu keliru," jelasnya.
Adapun kesepuluh DPD II yang dimaksud antara lain DPD Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Aru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
Sementara itu, Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Marasabessy juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya evaluasi kinerja ini lantaran Partai Golkar tidak meraup suara yang signifikan saat Pileg 2019.
Sejatinya, evaluasi kinerja di tingkat DPD II seluruh Maluku ini sudah diwacanakan sejak Mei 2019 lalu. Maka itu, tak ada kaitannya dengan agenda Munas Partai Golkar.
Justru, kata dia, saat ini diviralkan ada indikasi pertemuan 10 Ketua DPD II dari Provinsi Maluku dengan Bamsoet pada Selasa, 2 Juli 2019 adalah upaya mencari suaka politik.
Di Pileg 2019 untuk DPRD Provinsi Maluku, Partai Golkar hanya mampu meraih satu kursi di Dapil VII Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar.
Selain itu, Dapil VI Maluku Tenggara, Aru dan Kota Tual, Dapil I Kota Ambon, Dapil II Maluku Tengah dan dua kursi dari Dapil III Buru–Buru Selatan. Bahkan, kursi DPR RI yang biasanya menjadi langganan Partai Golkar dari Maluku juga hilang.
“Dari Maluku, Partai Golkar kehilangan satu kursi di DPR RI”, katanya.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
