Kursi Paripurna Kosong, Fahri Klaim Anggota DPR Pantau Via 'Streaming'
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memaklumi rekan-rekannya di parlemen tidak mengikuti rapat Paripurna pada masa sidang belakangan ini.
Menurut dia, agenda Paripurna yang mengagendakan Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020, bukan untuk pengambilan keputusan.
Selama kuorum, memenuhi syarat sidang dilanjutkan, maka proses Paripurna tetap berjalan seperti biasa.
"Tadi, tidak ada pengambilan keputusan. Jadi, biasanya kalau tidak ada pengambilan keputusan, maka tidak ada kepentingan harus ada di ruangan, meskipun semua tanda tangan," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
Fahri pun bilang, sedianya para anggota dewan yang tak hadir dalam ruangan Paripurna tetap mengikuti dan mamantau lewat ruangannya masing-masing.
Di setiap ruangan anggota, kata dia, terhubung siaran televisi atau streaming terkait pembahasan agenda rapat paripurna atau di setiap komisi.
"Karena tidak ambil keputusan, maka liat lewat TV saja. Setiap ruangan anggota, ada tv kabel untuk ikut. Yang penting, tidak sampai gagalkan pengambilan keputusan, karena keputusan itu kan yang penting. Di pertemuan Paripurna akan datang, ada keputusan voting dan saya kira itu momennya," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, kursi kosong pada rapat Paripurna terlihat saat sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto.
Berdasarkan catatan hitungan manual, sebanyak 60 anggota dewan menandatangani absensi dari 560 jumlah keseluruhan. Hitungan itu tercatat pada pukul 11:00 WIB dan sidang sendiri dimulai pukul 10:56 WIB.
"Berdasarkan catatan sekretariat jenderal, (daftar hadir) telah ditandatangani sekitar 281 orang dari 560 anggota. Dengan demikian, kuorom telah tercapai," kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto membuka sidang di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 9 Juli 2019. (asp)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
