Golkar Tak Gelar Munas sebelum Pelantikan Presiden agar Tak Gaduh
- Antara/ Dhoni Setiawan
VIVA – Pimpinan Pusat Partai Golkar menetapkan agenda Musyawarah Nasional sesuai jadwal semula, yakni pada Desember 2019, didahului rapat pleno dan Rapat Pimpinan Nasional. Agenda itu sekaligus mengikuti waktu pelantikan anggota DPR dan presiden terpilih pada Oktober.
"Kalau situasinya tetap agenda politik nasional kita ikuti, sebentar lagi ada pelantikan anggota DPR, sebentar lagi ada pelantikan presiden. Kita tidak ingin membuat kegaduhan, sebagai partai pendukung pemerintah," kata Wakil Ketua Bendahara Umum Partai Golkar, Satya Widya Yudha di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
Satya mengatakan, upaya aklamasi yang sebelumnya dikatakan oleh rekan separtainya, Bambang Soesatyo, belum tentu terjadi ataupun sebaliknya. Semua kader berhak mencalonkan selama memenuhi syarat dukungan 30 persen yang punya hak suara. Sedikitnya 556 kader yang memilik hak suara untuk menentukan calon ketua umum.
"Jadi, aklamasi mungkin, tidak aklamasi pun juga mungkin. Karena ini adalah proses politik. Hanya sekarang kalau, misalnya, para calon itu merasa perlu menggalang dan mendapatkan dukungan kan bisa juga," ujarnya menambahkan.
Satya juga belum bisa memastikan kapan waktu Dewan Pimpinan Pusat menggelar Pleno untuk menentukan agenda Munas. Sekretariat Jenderal pimpinan pusat Partai Golkar masih perlu mengevaluasi keanggotaan pleno.
Menurut Satya, tidak sedikit anggota pleno Partai Golkar yang tidak aktif karena mereka dilantik saat pergantian pucuk pimpinan dari Setya Novanto kepada Idrus Marham kepada lalu Airlangga Hartarto. “Dan mesti kita evaluasi, apakah pengurus-pengurus pleno itu mana yang aktif mana yang tidak aktif.” [mus]
Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku
Alexsius Akim, telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi Harun Masiku. Ia mengaku telah menjelaskan semua kepada penyidik dalam kasus tersebut
