Golkar Sudah Lapor ke Jokowi soal Munas Digelar Desember 2019

VIVA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sudah melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas pada Desember 2019 ke Presiden Joko Widodo. Laporan ke Jokowi ini disampaikan saat Ketua Umum Airlangga Hartarto mengajak sejumlah pimpinan DPD ke Istana Bogor menemui Jokowi, Senin, 1 Juli 2019.

Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir mengatakan, Jokowi juga berpesan kepada DPP Golkar agar munas digelar sesuai mekanisme partai.

"Kita laporin juga ke beliau bahwa munas digelar Desember 2019. Beliau oke, mempersilakan mekanisme pelaksanaan munas sesuai internal aturan partai," kata Ibnu kepada VIVA, Rabu, 3 Juli 2019.

Ibnu menambahkan sejumlah pesan Jokowi agar Golkar solid sebelum menggelar munas. Sebagai partai besar, Golkar dinilai Jokowi punya peranan penting dalam demokrasi. Apalagi, selama hampir dua tahun terakhir, internal Partai Beringin dianggap kondusif.

"Intinya pesan beliau ke kami, Golkar adalah pilar penting. Kalian harus menjaga soliditas internal. Kata kunci terakhir beliau pesan jaga kepemimpinan partai saat ini," ujar Ibnu yang juga plt ketua DPD Golkar Sulawesi Barat itu.

Kemudian, ia menyebut soal pelaksanaan munas digelar Desember 2019 juga dipastikan diketahui Dewan Pembina Golkar. Menurutnya, pertemuan terakhir dengan Dewan Pembina (Wanbin) Golkar yang diwakili Ahmad Hafiz Zamawi selaku sekretaris Wanbin Golkar.

Saat itu, Hafiz mengantar surat ke DPP Golkar terkait sejumlah poin mekanisme internal seperti rapat pleno sampai munas.

"Dalam surat yang diantar Pak Hafiz itu poin-poinnya agar masalah-masalah internal tidak dibawa ke ranah umum. Selesaikan secara internal, kedua bunyinya mekanisme pelaksanaan organisasi seperti pleno tetap dilaksanakan," tutur Ibnu.

Baca: Golkar Jabar Sindir Ada Elite yang Kesengsem Percepat Munas

Terkait munas menyesuaikan mekanisme aturan partai yang sebelumnya merujuk Munaslub 2017.

"Maka itu munas digelar akhir 2019 yaitu bulan Desember. Apa yang disampaikan ini sama dengan DPP," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

"Dalam surat yang diantar Pak Hafiz itu poin-poinnya agar masalah-masalah internal tidak dibawa ke ranah umum. Selesaikan secara internal, kedua bunyinya mekanisme pelaksanaan organisasi seperti pleno tetap dilaksanakan," tutur Ibnu.