Golkar DKI Cabut Dukungan, Bamsoet Sebut Ada Ancaman
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Wakil Koordinator Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo merespons adanya pencabutan dukungan DPD DKI terhadap dirinya untuk maju sebagai caketum Golkar. Dia mengaku kasihan karena pembatalan dukungan itu ada ancaman.
"Itulah saya kasihan sama adik-adik saya di DKI karena diancam plt sehingga terpaksa mereka melakukan hal itu. Buat saya sih tidak masalah yang penting bukan verbalnya tapi hati nuraninya," kata Bambang di Gedung DPR RI, Selasa 2 Juli 2019
Bambang meyakini dirinya tetap mendapatkan dukungan dari para Ketua DPD tingkat II Jakarta tersebut. Sebab, dukungan yang benar adanya di hati dan saat memilih nanti akan dilakukan secara tertutup. Maka itu, masih mungkin para pimpinan DPD tersebut memilihnya.
"Karena pada saat pemilihan nanti kan nanti tertutup. Walaupun dukungan-dukungan di situ penting untuk kita mengukur sejauh mana kita dibutuhkan," tutur Bambang.
Kemudian, ia menekankan saat pemilihan ketua umum nanti, dapat dilihat sejauh mana kader-kader Golkar menginginkan perubahan. Terkait perhelatan Munas, Bambang masih belum mengetahuinya waktu pastinya.
"Kita akan bicarakan dalam rapat kita, persoalannya kan kita belum tau rapat pleno internal kita kapan," katanya
Bamsoet menambahkan saat ini, ia akan mengukur diri dulu. Bila memang ia tak ada dukungan untuk maju sebagai caketum maka tak ada masalah. "Sebetulnya saya tidak punya keinginan kuat untuk maju karena menurut saya kita ini kan kalau dibutuhkan oke tapi kalau enggak buat apa," ujarnya.
Baca: Golkar Wilayah DKI Batal Dukung Bamsoet Jadi Calon Ketua Umum
Bantah Diancam
Sebelumnya, Plt Ketua DPD Golkar Jakarta Pusat Basri Baco mengatakan, sikapnya bersama lima pimpinan wilayah lain telah menyalahi aturan dalam memberikan dukungan untuk Bamsoet. Sebab, mereka tak berkoordinasi dengan Plt Ketua DPD Golkar DKI, Rizal Malarangeng dalam dukungan ini.
Basri menambahkan, sikap membatalkan dukungan diambil karena menyadari kekeliruan yang tak sesuai fatsun organisasi. Meski demikian, ia menekankan keputusan ini harus diambil.
Ia pun menepis adanya tekanan, intervensi terkait keputusan tersebut. Basri pun menyampaikan permohonannya kepada Plt Ketua DPD Golkar DKI Rizal Mallarangeng dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini murni adalah kesalahan kami. Tidak ada desakan, tidak ada arahan, tidak ada perintah apalagi perintah dari plt ketua Golkar Jakarta," kata Basri, di kantor DPD Golkar DKI, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019. [mus]
