Oktober, Demokrat Putuskan Gabung ke Jokowi atau Tidak
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Partai Demokrat masih belum menentukan sikap apakah akan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf usai koalisi partai Indonesia Adil Makmur dibubarkan. Partai berlambang mercy itu tak akan buru-buru menentukan untuk tetap menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan.
Politikus senior Partai Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan pihaknya tak mau terburu-buru bergabung ke pemerintahan, karena waktunya masih panjang. Menurutnya, setelah dibubarkan, koalisi Adil dan Makmur, partainya akan menggelar rapat internal untuk menentukan sikap ke depan.
"Setelah koalisi dibubarkan, Kami akan rapat internal, ada waktu sampai Oktober. Kami akan rapat dulu. Nanti rapat baru kita tentukan, enggak usah buru burulah," ujar Syarief di Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.
Syarief mengatakan, Partai Demokrat sudah merasakan bagaimana masuk ke koalisi pemerintahan ataupun di kubu oposisi. Sehingga menurutnya tak masalah berada di posisi mana pun.
"Tapi, kalau kita merasakan bahwa ada kecocokan ya mungkin saja bisa terjadi (gabung ke pemerintahan). Kita jadi oposisi juga tidak apa-apa, tidak masalah. Segala kemungkinan bisa terjadi, yang penting kita ada chemistry-nya, cocok," kata dia.
Lebih lanjut, Syarief menegaskan bahwa Partai Demokrat berprinsip lebih menempatkan kepentingan rakyat lima tahun ke depan ketimbang kepentingan golongan atau individu.
"Kalau kepentingan rakyatnya, lebih bagus bersama-sama berjuang, dan kalau terdapat satu persamaan visi ke depan, itu bisa terjadi. Kita juga lihat demand-nya cukup tinggi atau tidak," kata dia. (ase)
Peta Koalisi 2024 Dinamis, Poltracking: Negosiasi 'Kue' Politik Tak Kunjung Matang
Peta koalisi Pilpres 2024 dinilai masih dinamis selama belum masuk pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023. Sebelum pendaftaran, semua masih 'wait and see'.
