Pemprov DKI Batalkan Ceramah Felix Siauw di Masjid Balaikota
- ILC tvOne
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan acara kajian bulanan yang mengundang penceramah kondang, Ustaz Felix Siauw. Rencananya, kajian Ustaz Felix digelar di Masjid Fatahillah Balaikota, Jakarta Pusat.
Selain pemberitahuan di dalam akun Instagram @masjidfatahillah, pemberitahuan tersebut juga ditaruh di sebuah poster di sekitar Masjid Fatahillah.
Kepala Seketariat Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta Amiruddin mengatakan, acara tersebut sudah dibatalkan. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI.
"Sudah kita batalkan, saya sudah instruksikan BKD," ujar Amiruddin saat dihubungi wartawan, Selasa, 25 Juni 2019.
Sementara, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir membenarkan jika pihaknya sudah membatalkan acara tersebut. Ia tak menampik acara tersebut sudah lama dijadwalkan.
Ia menekankan dalam jadwal kajian nanti, pihak Pemprov DKI tak akan mengundang kembali Ustaz Felix Siauw. "Alasannya ada penundaan waktu yang lebih baik, itu kan jadwal lama. Nanti kita cocokan lagi, acaranya dibatalkan," ujarnya.
Adapun Ustaz Felix, mengatakan heran dengan pembatalan ceramahnya tersebut. Ia menyebut ada upaya pembatalan kajian ceramahnya dalam dua tahun terakhir ini. Ia berpikir upaya ini akan reda pasca-Pilpres 2019. Namun, kenyataannya tidak.
Ia pun mendoakan kepada panitia penyelanggara dari Pemprov DKI termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan yang sudah berupaya dalam syiar dakwah dan mengundangnya.
"Buat panitia, semoga jerih payah untuk syiar dakwah sejak setahun lalu, Allah balas dengan cara yang jauh lebih baik dari berlangsungnya acara kajian. Semoga Allah lindungi semua jama'ah Masjid Fatahilah, semua pegawai pemprov DKI, terkhusus pada pak Anies Baswedan @aniesbaswedan, semoga rahmat Allah tercurah padanya," ujar Ustaz Felix dikutip dari akun Facebooknya, Selasa, 25 Juni 2019.
Biar Gak Penasaran, Ini yang Bikin Jakarta Bebas dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak memungut pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
