Balas Manuver Yorris, Elite Golkar: Dia Bukan Orang Partai Lagi
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A
VIVA – Elite Golkar merespons pernyataan Yorris Raweyai terkait kader partai maju dua kali sebagai caketum melanggar tradisi. Ketua DPP Golkar, Sabil Rachman minta Yorris jangan asal bicara karena saat ini statusnya bukan lagi sebagai pengurus partai.
Sabil mengatakan, Yorris sudah mundur dari Pengurus DPP di posisi Wakil Ketua Badan Kajian Strategis dan Intelijen. "Dia sudah mundur karena jadi anggota DPD terpilih dari Papua. UU mengatakan demikian, orang partai tak bisa jadi DPD. Dia bukan orang partai lagi," kata Sabil saat dihubungi VIVA, Sabtu, 22 Juni 2019.
Dia pun meminta Yorris tak perlu menyampaikan peryataan soal Munas Golkar. Apalagi soal usulan Munas dipercepat sampai maju sebagai caketum dua kali melanggar tradisi.
"Terimakasih bang Yorrys sudah buka wacana munas dipercepat. Tapi, saya tegaskan tak ada aturan yang menyatakan tak membolehkan dua kali maju. Jangan asal bicara, mana aturan itu," ujar Sabil yang juga Sekjen Ormas Kosgoro 1957 itu.
Kemudian, dia menjelaskan tak perlu mengusulkan munas dipercepat. Sebab, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, munas digelar Desember 2019.
Lalu, ia menekankan kepemimpinan Airlangga selama 1,5 tahun ini sudah berjalan baik. Tak mudah memimpin partai sebesar Golkar di tengah ujian turbulensi seperti sejumlah elite partai yang terserat kasus hukum.
"Sejak pak Airlangga mengambil alih partai, dan bekerja selama 1,5 tahun ini, harus kita berikan apresiasi di tengah turbulensi politik, banyak masalah jelang pemilu. Kalau boleh saya katakan banyak pemilih suara mau pak Airlangga dua kali," ujarnya.
Sebelumnya, Yorris Raweyai menegaskan, Golkar tidak pernah ada ketua umum yang bisa dua kali berturut-turut memegang tampuk kepemimpinan. Alasannya karena derasnya arus regenerasi di tubuh partai Beringin itu. Menurutnya, bila ada yang mencalonkan dua kali berarti itu melanggar tradisi.
"Golkar dalam kapasitasnya sebagai parpol yang membuka diri sampai stakeholder atau pemilih di basis, menunjukkan bahwa kalau ada yang mau mencalonkan diri dua kali, itu berarti melanggar tradisi," jelas Yorris dalam diskusi di Menteng, Sabtu, 22 Juni 2019. (mus)
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
