Polri Monitor Grup WhatsApp, Jubir BPN: Tindakan Antidemokrasi

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritisi rencana Polri yang akan melakukan patroli siber ke grup WhatsApp. Cara ini dinilai mengekang demokrasi.

Usai Ditangkap di Thailand, Buron Bandar Narkotika Asal Ukraina Tiba di Bandara Soetta

"Saya pikir tindakan seperti ini adalah tindakan pemerintah antidemokrasi. Men-detect grup WA kemudian masuk ruang privasi warga negara, itu adalah tindakan-tindakan antidemokrasi bahkan bertentangan dengan UUD 45," kata Dahnil di media center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu 19 Juni 2019.

Menurut dia, bila patroli siber yang melanggar demokrasi ini tetap dilakukan maka bisa digugat melalui jalur hukum.

Mantan Penyidik KPK Sebut Kortas Tipidkor Dibentuk sebagai Komitmen Polri Berantas Korupsi

"Bagi kami kebijakan ini bisa dituntut secara hukum. Kebijakan ini terang sudah melanggar prinsip kita bernegara yaitu melanggar UUD 45," jelasnya.

Dahnil pun meminta pada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko menghentikan rencana patroli siber grup WA. Hal ini penting agar pemerintah tak dipersepsikan otoriter.

Polri Berhasil Ringkus Pengendali Pabrik Narkoba di Bali

"Saya pikir kalau pemerintahan terutama Pak Jokowi tidak ingin dituduh sebagai pemerintahan yang otoriter ini adalah momentum baik agar Pak Jokowi menghentikan kebijakan masuk kepada ruang privasi warga negara," tuturnya.

Sebelumnya, rencana Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk berpatroli di grup WhatsApp mendapat dukungan dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengamini rencana tersebut.

"Ya memang harus begitu," kata Moeldoko di Senayan, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.

Moeldoko menuturkan bahwa dia, menkopolhukam, panglima TNI, kapolri, menkominfo, jaksa agung serta mendagri sempat mendiskusikan hal itu. Menurutnya, jika situasi kacau, negara harus bertindak.

"Maka negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan, bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apa pun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional, maka harus ada upaya untuk mengurangi tensi itu," ujarnya.

Layanan WhatsApp.

WhatsApp Hilang Permanen dari 4 HP Samsung

WhatsApp akan hilang permanen alias selamanya dari 4 smartphone/ponsel pintar atau HP Samsung pada 1 Januari 2025. Ada apa?

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024