Petinggi Golkar Bantah 25 DPD Minta Munas Dipercepat
- ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan
VIVA – Muncul wacana Munas Golkar dipercepat karena penurunan perolehan kursi di Pileg 2019. Elite pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar pun memberikan respons dengan membantah percepatan munas yang meminta Ketua Umum Airlangga Hartarto mundur.
"Saya tidak menemukan komplain dari 25 DPD I yang meminta ketua umum untuk mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di Pemilu 2019. Ini menjawab pernyataan Aziz Samual," kata Ketua Korbid Hankam, Hukum dan Ham, Luar Negeri DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain kepada wartawan, Selasa, 28 Mei 2019.
Happy menjelaskan dari upaya tabayun ke sejumlah pimpinan DPD Golkar, justru membantah meminta munas segera dihelat. Kata dia, para pimpinan DPD itu malah mengapresiasi upaya Airlangga memimpin Partai Beringin sejak akhir 2017.
Menurut dia, contoh pengakuan keberhasilan kepemimpinan Airlangga berasal dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua Golkar Jatim Zainudin Amali. Begitupun dari Ketua Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
"DPD Jawa Timur Zainudin Amali yang mengapresiasi Airlangga yang sudah berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin," jelas Happy.
Dia pun menyinggung ormas sayap Golkar seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Lewat Ketua Umum MKGR Roem Kono, menurutnya Golkar saat ini solid dan harus fokus terhadap agenda politik mendatang seperti Pilkada 2020. Tak ketinggalan, ia menyebut imbauan dari Ketum ormas sayap Golkar lain, Kosgoro 1957 yang dipimpin Agung Laksono.
"Ketum Kosgoro Agung Laksono mengimbau untuk tetap menjaga soliditas mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai Golkar,” ujarnya.
Kemudian, Happy juga memandang kinerja Airlangga selama hampir dua tahun memimpin Golkar juga positif. "Saya juga tidak sependapat jika Ketua Umum Airlangga dinilai gagal dalam pemilu kemari," tutur Happy.
Dia pun merincikan kinerja Airlangga dalam memimpin Golkar. Menteri Perindustrian itu menjadi ketua umum saat Golkar sedang diterpa badai. Ia menyoroti sejumlah lembaga survei yang memprediksi elektabilitas Golkar jeblok berkisar di angka 6-7 persen.
"Maka keberhasilan perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi atau berada di kisaran 14,78 persen, seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi," ujar Happy.
Selain itu, di era kepemimpinan Airlangga, Golkar ikut berhasil memenangkan capres dan cawapres yang diusung. Hal ini merupakan prestasi sejak era Reformasi. "Baru pertama dalam sejarah Golkar pascareformasi berhasil mengusung capres dan wapres menjadi pemenang pemilu dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto," tuturnya.
Sebelumnya, isu percepatan Munas Golkar disampaikan inisiatornya yang juga elite partai Beringin yaitu Azis Samual. Alasannya, pencapaian Golkar di Pileg 2019 yang menurun. Bahkan, ia mengklaim konsolidasi percepatan munas sudah dilakukan dengan restu dari 25 DPD I.
"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan munas ini," kata Azis melalui keterangan tertulisnya, Senin, 27 Mei 2019. (sah)
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
