Ketua GNPF: Baru Kali ini Pemilu Kecurangannya Brutal
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
VIVA – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Muhammad Martak ikut memberikan orasi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu. Ia ikut mengawal Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan kecurangan ke Bawaslu.
Dalam orasinya, Yusuf menyampaikan, bahwa ia sangat berharap kepada Bawaslu dan KPU bisa membuktikan Pilpres 2019 berjalan jujur dan adil. Kata dia, umat tak akan marah ketika kejujuran itu diperlihatkan.
"Kami sangat berharap kepada Bawaslu, KPU dan kepada para relawan agar benar-benar bisa dibuktikan bahwa Pilpres 2019 berjalan dengan jujur dan adil. Umat tidak akan resah, marah tatkala kejujuran terlihat di permukaan," kata Yusuf Martak di Depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019.
Yusuf meminta agar Bawaslu dan KPU secara transparan merespons temuan-temuan BPN. Hal ini penting selain memfasilitasi dua kubu untuk duduk bersama.
"Kawal Bawaslu, KPU agar membuka secara transparan temuan-temuan oleh relawan 02. Duduklah bersama BPN, TKN, jangan andalkan quick count yang dibayar, suruh tanggung-jawab kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, diperlukan penghitungan secara manual oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. “Perhitungan dihitung secara manual bersama TKN dan BPN, agar mendapatkan kemenangan dari kejujuran bukan kecurangan," tuturnya.
Masih kata Yusuf, berkali-kali pemilu, namun baru kali ini dinilai brutal dan biadab. Karena itu, beri kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu agar membuka hati nurani.
"Baru kali ini pemilu yang kecurangannya terstruktur, sistematis dan masif, brutal dan biadab. Berilah kepercayaan kepada Bawaslu, KPU dan aparat agar terbuka nuraninya karena mereka punya anak cucu, istri," katanya.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
