Fadli: Wiranto Bukan Pemilik Negara Ini
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang akan membentuk tim hukum nasional. Fadli menyebut rezim ini otoritatian yang amatiran.
"Rezim ini bisa dianggap sebagai rezim yang represif dan otoritarian tapi yang amatiran. Karena itu tadi asal jeplak saja. Nggak didasarkan pada pemikiran yang kokoh dan pertimbangan yang jelas," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
Menurutnya, bila pemerintah mau membentuk itu maka Wiranto mengubah dulu konstitusi Indonesia. Sebab, sudah menjadi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dan berserikat dan berkumpul.
"Itu dijamin oleh konstitusi kita. Jadi jangan seenaknya bicara seperti itu. Dia itu bukan pemilik negara ini. Dan negara kita adalah negara kesatuan RI yang berdasarkan konstitusi. Negara kita bukan negara kepolisian RI sehingga hal-hal yang menyangkut kebebasan berpendapat, itu dijamin kok," kata Fadli.
Fadli menegaskan bahwa hak menyuarakan kebenaran dan menyuarakan adanya kecurangan juga dijamin konstitusi. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat agar tidak takut.
"Nggak ada masalah itu. Enggak usah takut. Wiranto cenderung melawan konstitusi, menurut saya. Ucapan-ucapan belakangan ini," kata Fadli.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk tim hukum nasional. Tim itu bertugas untuk mengkaji tindakan atau ucapan dari tokoh-tokoh tertentu yang bisa dianggap melanggar aturan hukum.
Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang 4 Jenderal TNI 'Pembisik' Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto melantik 7 Penasihat Khusus yang digelar di Istana Negara Jakarta, 22 Oktober 2024, dari 7 penasihat khusus, 4 diantaranya adalah Jenderal TNI
