Sandiaga Uno Catat Ada 75 Ribu Kesalahan Entri Data Situng KPU
- Istimewa
VIVA – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno, dan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional bertemu dengan sejumlah media asing dan beberapa perwakilan kedutaan di Kertanegara, Jakarta Selatan, hari ini, Senin 6 Mei 2019.
Sandiaga membeberkan, pertemuan membahas soal kecurangan dalam Pemilu 2019 yang mereka temukan. Juga soal rencana pihaknya ke depan seperti meminta penyelenggara Pemilu mengkoreksi kesalahan data entri yang jumlahnya mencapai 75 ribu Situng KPU.
"Dan keinginan kami meminta sistem audit IT dari KPU karena ditemukan beberapa kelemahan sistem yang kita pastikan harus diperbaiki sebelum kita percaya sistem IT kuat tangguh dan layak dipercaya," ujar Sandi di kediaman orang tuanya, Jalan Galuh II, kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2019.
Sandi juga mengungkapkan maraknya politik uang dan temuan atas 400.000 amplop yang diisi uang untuk dipakai sebagai serangan fajar.
Fakta lainnya, lanjut Sandiaga, selama masa kampanye paslon 02 selalu kesulitan untuk mendapatkan izin berkampanye.Â
"Saya mengalami itu sendiri. Kadang-kadang saya dapat kabar yang tiba-tiba bahwa izin kampanye dicabut begitu saja, atau izin yang harusnya dikasih, ternyata tidak dikasih jadi harus berubah tempat di menit-menit terakhir. Alat peraga kampanye juga banyak dirusak," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi telah menciderai proses demokrasi. Gelaran pemilu terancam tidak berlangsung demokratis. Sementara rakyat menghendaki pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan adil.
"Harapan Pak Prabowo penyelenggara pemilu segera dikoreksi, karena Pak Prabowo sangat berketetapan Pemilu ini jujur dan adil. Dia tidak bisa menerima hasil dari Pemilu yang penuh kecurangan yang tak dikoreksi," katanya.Â
Dalam pertemuan itu, lanjutnya, BPN juga menujukan progres pengumpulan C1 di hadapan media asing dan perwakilan kedutaan.Â
Prabowo Mau Maafkan Koruptor jika Kembalikan Uang Negara, Yusril Beri Penjelasan Hukumnya
Yusril Ihza Mahendra kembali menjelaskan terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto yang ingin memaafkan koruptor jika mau mengembalikan hasil korupsinya.
