Ketua BPN Klaim Prabowo Menang Telak, Waketum PAN: Memanasi Situasi
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan merespons ucapan Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Djoko Santoso yang mengklaim bisa meraih kemenangan 80 persen bila tak ada kecurangan. Ia menilai, tindakan tersebut justru memanasi situasi.
"Itu kan malah jadi memanasi situasi. Dalam hal ini, Pak Djoko Santoso harusnya bisa menggambarkan realitas," kata Bara di gedung DPR, Jakarta, Kamis 25 April 2019.
Dia menambahkan, seharusnya Djoko justru mengondisikan para pendukung agar hasil Pemilu menjadi hal yang harus diterima. Ia mengingatkan, perhitungan suara masih berlangsung hingga sekarang. Sebaiknya, tak ada klaim kemenangan tanpa didukung data valid.
"Jadi, harus menempatkan kepentingan bangsa dan menghormati proses demokrasi yang masih berlangsung. Jangan kita melakukan klaim kemenangan, tetapi tanpa data valid dan kredibel," tutur Bara.
Kemudian, ia mengingatkan, hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. "Apalagi, kalau klaim tersebut bertentangan dengan hasil hitung cepat yang menurut sejarah dalam beberapa kali pemilu terakhir ini sudah ada," kata Bara.
Menurutnya, dari pengalaman pemilu sebelumnya hasil quick count terbukti konsisten. "Hampir bisa dikatakan akurasinya 90 persen sama dengan hasil KPU," kata Bara.
Sebelumnya, Ketua BPN, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso mengatakan, keinginan masyarakat untuk perubahan di Indonesia sudah tak terbendung.
Menurut Djoko, keinginan perubahan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang saat pemilu memilih Prabowo-Sandi.
Djoko juga mengklaim, kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 ini sebenarnya dapat tembus di angka 75-80 persen. Namun, sayangnya proses pemilu ini penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Hal itu, kata dia, membuat suara Prabowo-Sandi tergerus. (asp)
Pemerintah Inggris Umumkan Dukung Indonesia Gabung OECD
Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
