Ditantang Buka Sumber Dana, Lembaga Survei Minta BPN Buka Duluan

VIVA – Beberapa lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka sumber dana yang digunakan lebih dulu. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persepi Philips Vermonte menanggapi permintaan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, yang menantang lembaga-lembaga survei membeberkan sumber dana yang diterima untuk melakukan survei.

Philips mengatakan, lembaga survei yang tergabung dalam Persepi akan membuka sumber dana yang digunakan untuk melakukan survei setelah BPN melakukannya lebih dahulu. Menurutnya, persoalan terkait dana di partai politik lebih besar dibandingkan di lembaga survei

"Boleh saja, kalau BPN membuka data dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya lebih besar persoalan di partai politik soal dana," kata Philips di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

Dia mengatakan hasil quick count dan exit poll yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Persepi bisa dicek karena bersifat terbuka. Philips pun mempersilakan BPN untuk mengkroscek hasil-hasil yang telah dirilis itu dengan formulir C1 Plano. 

"Kalau orang Persepi yang diduga tidak punya integritas itu tidak melakukan proses quick count dan exit poll menurut standar ilmiah dan memenuhi standar integritas kan bisa kelihatan. Ada formulir C1 planonya, bisa dikroscek, ditabrakan dengan daerah di tempat pemungutan suara terkait," katanya.

Namun begitu, Philips menilai, letak permasalahan terkait hasil quick count atau exit poll bukan pada proses yang telah dilakukan oleh lembaga survei yang tergabung dalam Persepi. Menurutnya, permasalahan kali ini terletak pada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak tertentu.

"Ketika sesuai dengan keinginannya mereka katakan ini lembaga kredibel, tidak dibayar, penuh integritas. (Tapi) ketika tidak sesuai keinginannya, mereka katakan ini lembaga tidak punya integritas," katanya.

Ia pun menyebut, lembaga survei yang selama ini diidentifikasi berafiliasi kepada paslon manapun mengeluarkan hasil quick count bahwa pasangan Jokowi-Maruf Amin ungguli pasangan Prabowo-Sandiaga. "Dari berbagai lembaga survei baik yang berafiliasi 01 dan 02 yang unggul pak Jokowi," katanya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah media, Andre meyakini sejumlah lembaga survei tidak mungkin mengeluarkan dana pribadinya untuk melakukan survei secara berkala sejak enam bulan terakhir. 

Bahkan, Andre secara spesifik merujuk nama-nama petinggi sejumlah lembaga survei seperti Saiful Mujani dari SMRC, Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Hasan Nasbi dari Cyrus Network, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia serta Hanta Yudha dari Poltracking Indonesia.

"Pertanyaan saya, apakah mungkin Saiful Mujani mengeluarkan uang miliaran dari kantong dia sendiri? Apakah mungkin Yunarto Wijaya mengeluarkan uang dari kantong dia sendiri, Burhanuddin Muhtadi mengeluarkan uang dari kantong pribadi dia sendiri? Apakah mungkin Hanta Yuda ingin mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri?," kata Andre, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat, 19 April kemarin.

Andre menyatakan, masyarakat berhak mengetahui asal usul sumber pendanaan lembaga survei dalam melakukan survei. Hal ini lantaran survei yang dilakukan sejumlah lembaga tersebut telah memenuhi ruang publik selama masa kampanye dengan narasi Jokowi akan menang besar.
 

Quick Count Poltracking Paling Presisi Prediksi Pemenang Pilgub Kalteng: Selisih 0,03 Persen

Lembaga Survei Poltracking Indonesia paling akurat dalam memprediksi hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2024.

VIVA.co.id

18 Desember 2024