Quick Count Ditayangkan Media, BPN: Propaganda Seolah Pemilu Selesai

Hitung cepat atau quick count Pilpres 2019
Sumber :
  • VIVA

VIVA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mengeluhkan hasil hitung cepat atau Quick Count Pemilhan Umum (Pemilu) 2019 berbagai lembaga survei terus dipublikasikan oleh berbagai media, baik media televisi, cetak, radio, hingga online. 

Survei dan Quick Count Poltracking Pilgub Kepri: Paling Akurat, Hanya Selisih 0,01 Persen dengan Hasil KPU

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sofyan mengungkapkan, cara itu menimbulkan persepsi buruk terhadap Pemilu 2019, bahwa hasil quick count seolah-olah menjadi hasil akhir dari pemilu, sehingga perhitungan KPU tidak lagi ditunggu-tunggu masyarakat.

Padahal kata dia, rata-rata hasil quick count tersebut hanya melandasi data perhitungannya dari sekitar 2000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan total keseluruhan TPS di seluruh Indonesia mencapai 813.350, dengan demikian tidak mencerminkan keseluruhan suara masyarakat .

Paling Presisi, Quick Count Poltracking Selisih 0,14 Persen dari Rekap KPUD Lamsel

"Lembaga survei hampir setiap hari ditayangkan (hasil quick countnya), setiap hari, sampai saat ini media massa melakukan semacam propaganda, seakan-akan pemilu, pilpres ini selesai setelah dihitung dari 2000 TPS," tuturnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 20 April 2019.

Menurut dia, berbagai lembaga survei yang telah melakukan quick count tersebut memang telah melakukan kerja sama dengan berbagai media untuk membentuk opini di masyarakat bahwa Pemilu 2019 telah selesai hanya melalui quick count tersebut. 

Sangat Presisi, Quick Count Poltracking Hanya Selisih 0,06 Persen dari Real Count KPU Bojonegoro

"Saya kira lembaga survei kerja sama dengan media membangun opini pemilu ini selesai. Saya membayangkan kalau ini dianggap selesai, maka ke depan pemilunya pemilu quick count dan TPS-nya cukup 2000 saja," tegas dia.

Karena itu, dia berharap bahwa masyarakat secara umum maupun saksi-saksi yang bertugas untuk mengawal perhitungan pemilu, tidak surut semangatnya untuk mengawal proses tersebut dengan adanya hasil quick count. Sebab, perhitungan itu dikatakannya bisa saja sarat dengan kecurangan.

"Jadi saya perlu sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan saksi-saksi jangan pernah menyerah meskipun di berbagai media menyampaikan bahwa hasil quick count memenangkan pihak lain. Kami khawatir kecurangan dalam perhitungan ini jadi kanibalisme perhitungan," tuturnya.

Standar Ganda

Di tempat yang sama, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Masinton Pasaribu meminta kepada seluruh pihak, baik para kontestan Pemilu 2019 maupun masyarakat, untuk tidak terlalu bereaksi terhadap hasil quick count berbagai lembaga survei.

Menurut Masinton, hitung cepat oleh berbagai lembaga survei politik tersebut sudah ada dan selalu beriringan dengan setiap pemilu atau pilkada yang diselenggarakan di Indonesia sejak lama. Karenanya tidak perlu disikapi berlebihan.

"Jadi santai aja menghadapinya, toh kita harus hormati, tidak perlu kita tanggapi reaktif. Jangan juga menggunakan standar ganda, ketika kepentingannya dengan kita sama dibilang yes, jika tidak sesuai target kita dibilang enggak fair," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 20 April 2019.

Selain itu, menurut dia, hasil quick count tersebut juga pada dasarnya seringkali tidak pernah jauh berbeda dengan berbagai data hasil real count atau perhitungan yang telah dilakukan oleh KPU dalam pemilu sebelum-sebelumnya.

"Hasil quick count survei mungkin meleset, tapi quick count presisinya hampir sama dengan real count KPU. Lagi-lagi ini alat bantu masyarakat supaya tidak ada tafsir yang beda-beda karena penghitungan itu basisnya C1, jadi kita minta supaya para kandidiat jangan reaksioner hasil quick count tidak sesuai keingannya," tegas dia.

Meski begitu, dia mengingatkan, jika hasil hitung cepat atau perhitungan KPU dirasa bermasalah hingga mengalami sengketa atau perselisihan, maka pihak terkait bisa menyelesaikan hal itu di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

"Maka jika keberatan jalur hukum dan konsititusi itu yang harus ditaati, maka seluruh warga negara wajib ikuti itu, di luar itu maka menentang kehendak rakyat dan Undang-Undang. Inilah yang harus diikuti seluruh calon," tegas politikus PDIP itu. (mus)

Quick count dan exit poll Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Poltracking

Quick Count Poltracking Paling Presisi Prediksi Pemenang Pilgub Kalteng: Selisih 0,03 Persen

Lembaga Survei Poltracking Indonesia paling akurat dalam memprediksi hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2024.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024