Ketua DPR dan Menristekdikti Resmikan Universitas Perwira Purbalingga
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selain itu, dilakukan juga peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baitul Salam di lahan seluas 200 meter persegi di lingkungan kampus UNPERBA.
Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI, menjelaskan bahwa setelah resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2018 tanggal 8 November 2018, UNPERBA berencana menerima sekitar seribu mahasiswa baru melalui pendaftaran tahun ajaran 2019/2020.
“Diawali dengan membuka 2 Fakultas dan 5 Program Studi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi S-1 Manajemen, Program Studi S-1 Akuntansi, Program Studi S-1 Agribisnis, serta Fakultas Sains dan Teknik dengan Program Studi S-1 Teknik Mesin, Program Studi S-1 Informatika. UNPERBA akan hadir mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Bamsoet, Kamis (11/4).
Turut hadir sejumlah tokoh seperti Plt Bupati Kabupaten Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah Sugiharto, dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Soewarto.
Bamsoet memaparkan, untuk tahap pertama yang telah diresmikan, UNPERBA menempati gedung empat lantai di lahan seluas dua hektare. Ruangan ber-AC dan full internet system ini terdiri dari ruang administrasi, dosen, perkuliahan, laboratorium informatika, dan laboratorium Bahasa Inggris. Selain itu, dibangun pula perpustakaan Kalverd yang didedikasikan kepada almarhum putera salah satu sahabat Bamsoet yang meninggal dunia saat menempuh pendidikan di Amerika Serikat.
“Pembangunan kampus tahap dua akan segera dilakukan di atas lahan seluas dua ribu meter persegi. Berbagai fakultas lain juga akan dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan generasi bangsa,” papar politisi Partai Golkar itu.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga yang menaungi UNPERBA, dalam acara tersebut, Bamsoet juga melantik Teguh Djuharyanto sebagai Rektor UNPERBA, Eming Sudiana sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Suprapto sebagai Wakil Rektor Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Prasarana.
“Jajaran rektorat UNPERBA yang didukung lebih dari 15 dosen berkualifikasi doktor (S3) dan lebih dari 15 dosen berkualifkasi magister (S2) harus mewujudkan iklim akademis yang kondusif, sehingga mampu mewujudkan visi UNPERBA menjadi Entrepreneur University berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lulusan UNPERBA tidak hanya dididik memiliki kualitas dan daya saing tinggi, tetapi juga menjadi wirausaha unggul yang berwawasan global (internasional),” tegas Bamsoet.
Tak hanya itu, mahasiswa UNPERBA juga diberikan kesempatan terjun langsung praktik kerja di dunia usaha. Hal ini untuk menambah keahlian dan wawasan kewirausahaan mahasiswa. “20 persen dari jumlah mahasiswa UNPERBA, khususnya yang berprestasi dan yang kurang mampu secara ekonomi, akan memperoleh beasiswa dari Bamsoet Foundation. Dengan demikian, anak-anak kita tidak perlu khawatir lagi memikirkan biaya, tinggal fokus kuliah agar bisa lulus menjadi sarjana yang berguna," tandas Bamsoet.
Lebih jauh, pendirian UNPERBA juga merupakan wujud dharma bhakti dirinya sebagai legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VII. “Melalui UNPERBA, Kabupaten Purbalingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul berwawasan global, namun tidak lupa dengan kearifan lokal. Karena untuk menjamin masa depan sebuah bangsa, harus dipersiapkan sedini mungkin melalui jalur pendidikan. Jadi bagi adik-adik di Kabupaten Purbalingga dan sekitarannya yang ingin kuliah, di UNPERBA bae (UNPERBA saja)," pungkas Bamsoet.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
