- Istimewa
VIVA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, membantah tudingan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin soal Prabowo Sandi jiplak ide reformasi Kementerian Keuangan tersebut.
"Tidak ada jiplak-menjiplak. Justru kita melihat bahwa komponen pajak adalah sumber utama fiskal negara. Namun dalam faktanya sektor ini kurang optimal pengelolaannya," kata Suhendra saat dihubungi VIVA, Rabu 3 April 2019.
Suhendra menjelaskan, pihaknya sudah melihat penyebab atau faktor utama yang menyebabkan sektor pajak itu tidak maksimal. "Kami ambil contoh tax ratio yang tidak mencapai target sejak 2015-2018. Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Joko Widodo tax ratio hanya pada kisaran 10-11 persen," ujarnya.
Meskipun sempat terjadi peningkatan di tahun 2018 karena adanya kebijakan instant tax amnesty, namun menurut perhitungan BPN, Suhendra mengklaim bahwa sebenarnya tax ratio itu masih bisa dioptimalkan hingga mencapai angka 15-16 persen.
"Hal inilah yang mendasari Pak Prabowo dan Bang Sandi untuk memisahkan atau membuat Badan Pengelolaan Pajak yang terpisah dari Kemenkeu, dan langsung sebagai badan otonom di bawah Presiden yang garis instruktifnya langsung ke Presiden. Supaya pendapatan negara dari sektor pajak dapat optimal," kata Suhendra.
"Bukan malah seperti sekarang ini, sektor pajak juga menyumbang kebocoran anggaran mencapai ratusan bahkan ribuan triliun menurut rilis KPK. Jadi jika ide kami dikatakan oleh tim TKN jiplak, hal itu tidak berdasar dan asbun," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang juga politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menuding kubu Prabowo-Sandiaga menjiplak ide tentang reformasi Kementerian Keuangan, tentang pemisahan kementerian tersebut dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Mukhamad Misbakhun, politikus Partai Golkar anggota tim kampanye Jokowi, mengklaim dialah yang mula-mula mewacanakan gagasan itu sejak pemilu tahun 2014. Dia mengaku masih mewacanakan ide itu namun belakangan, katanya, ditiru oleh kubu Prabowo-Sandiaga.
"Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga) pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA, Rabu, 3 April 2019.
Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, ide reformasi Kementerian Keuangan sudah masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang, yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP), yang diajukan ke DPR RI pada 2016.
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI, itu memang proses politik yang belum selesai," katanya.
Maka, Misbakhun mengingatkan, jika Prabowo-Sandi baru menjanjikan, Jokowi sudah melangkah jauh ke depan. Memang usulan itu belum disahkan dalam wujud peraturan perundangan tetapi jelas masih dalam proses ke sana dan butuh waktu yang tidak cepat. (mus)
