Andi Arief Yakin Kapolri Tito Tak Mau Dicatat Sejarah Rusak Demokrasi
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Politikus Demokrat, Andi Arief menanggapi adanya isu dugaan penggalangan polsek-polsek di Jawa Barat agar mendukung Joko Widodo. Ia menilai Kapolri Tito Karnavian pasti tak akan mau dicatat sebagai perusak demokrasi.
"Saya yakin Pak Tito Kapolri tidak akan mau dicatat sejarah sebagai perusak demokrasi," cuit Andi melalui akun Twitternya @AndiArief_, Senin 1 April 2019.
Dia memahami sulit bagi Polri menyikapi soal berita penggalangan memenangkan Jokowi. Sebab, harus memilih antara menyelamatkan Jokowi atau institusi.
"Saya tahu betapa sulitnya Polri menyikapi pengakuan perintah para Kapolres ke Kapolsek memenangkan Pak Jokowi. Di persimpangan jalan menyelamatkan Pak Jokowi atau menyelamatkan institusi," kata Andi.
Sebelumnya, Kapolres Garut Jawa Barat AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan yang disampaikan mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca: Kapolres Garut Bantah Tudingan Galang Dukungan buat Jokowi-Ma'ruf
Dia mengungkapkan, hampir tiap bulan, Polres Garut mengumpulkan para Kapolsek, dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019.
"Itu (tuduhan) tidak mendasar, kalaupun mengumpulkan para kapolsek itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai kapolres untuk mewaspadai berbagai kerawanan saat akan dilaksanakan pilpres dan pileg," ujarnya, Minggu, 31 Maret 2019.
Kemungkinan Rekayasa
Ketua DPR, Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak meyakini polisi berpihak dalam Pilpres 2019. Menurutnya, kalau ada pengakuan bisa saja direkayasa.
"Saya enggak yakin polisi berpihak karena doktrinnya jelas, hukumannya jelas. Ya kalau pengakuan itu harus dalam pemeriksaan lagi, seseorang ngaku kan bisa saja rekayasa," kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Senin 1 April 2019.
Baca: Pengakuan Eks Kapolsek Pasirwangi Disuruh Atasan Menangkan Jokowi
Bamsoet menilai bisa saja ada pernyataan disuruh menggalang. Namun, tetap tak ada buktinya sehingga harus ditelusuri terkait laporan ini.
"Iya, ini kan harus ditelusuri dan diuji kebenarannya dan di polisi punya perangkat namanya propam, barang kali tepatnya mabes polri menerjunkan propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan itu benar," ujar Bamsoet.
Menurutnya, dalam suasana politik, bisa saja hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak. Tapi, tetap harus dilihat apakah fakta atau isapan jempol saja.
"Harus diwaspadai praktik-praktik adu domba ini, Islam sama Islam, polisi sama polisi, TNI sama polisi. Ini makin kencang, kita harusnya makin sadar betul yang utamakan kesatuan republik ini." (mus)
