Suharso Monoarfa Klaim Didukung Djan Faridz Jadi Plt Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa (kanan), Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum partai berlambang Kakbah itu, menggantikan Romahurmuziy alias Rommy yang kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sibuk Politik, 2024 Jadi Tahun yang Penuh Guncangan bagi Krisdayanti

Suharso mengakui bahwa amanat yang dia emban adalah tugas berat menjelang pemilu pada 17 April. Namun dia pantang menolak tugas yang dia ibaratkan seorang prajurit yang tidak boleh lari dari tugas atau tanggung jawab.

“Sebagai kader, ini adalah ruang saya, kesempatan yang luar biasa, di tengah-tengah seperti ini. Saya diberi mandat meski sekejap. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik,” katanya di arena Mukernas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, 20 Maret 2019.

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Tugas berat yang paling dekat adalah memastikan PPP memenuhi perolehan suara minimum 4 persen agar dapat menjadi partai di Parlemen (parliamentary threshold). “Mudah-mudahan ini pertanda baik. Saya yakin PPP lolos parlementary threshold,” ujarnya.

Untuk mencapai target itu, PPP harus kembali solid. Ia mengaku sudah berbicara dengan faksi yang selama ini berbeda, yaitu kubu Muktamar Jakarta dengan ketua umum Djan Faridz.

Ungkap Hasil Reses Dapil, Ida Fauziyah Sebut Masyarakat Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

“Saya juga sudah berbincang bincang, bertemu, diajak makan malam dengan senang hati. Sayang sekali beliau tidak hadir, ya, itu Pak Djan Faridz, dan beliau mengatakan akan mendukung, setidak-tidaknya supaya di dalam pemilu PPP tetap solid,” ujarnya.

Dia berterus terang sudah bicara dengan Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau sering disapa Mbah Moen dan putranya yang berbeda pilihan di pemilu 2019. Dia mengajak semua kembali ke rumah besar PPP.

Diskusi bedah buku Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024