Jokowi akan Dapat Gelar Bapak Pembangunan, Tjahjo: Enggak Ada Masalah
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberikan klarifikasi terkait rencana silaturahmi nasional atau silatnas dengan agenda pemberian penghargaan bapak pembangunan dari perangkat desa kepada Presiden Joko Widodo. Tjahjo menekankan Kemendagri hanya merekomendasikan.
"Jangan tanya saya, program mereka sendiri kok. Program asosiasi kepala desa sendiri akan kumpul memberi apresiasi kepada bapak presiden. Kami hanya merekomendasikan," ujar Tjahjo dalam acara Rakornas Camat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Rabu, 20 Maret 2019.
Tjahjo menekankan apresiasi atau penghargaan dari perangkat desa kepada Jokowi sebagai kepala negara seharusnya tidak masalah. Begitu juga sebaliknya bila pemerintah pusat mengapresiasi kinerja perangkat desa.
"Kalau desa memberikan apresiasi kepada pusat enggak ada masalah juga," tuturnya.
Kemudian, dia menegaskan pula anggaran dalam kegiatan Silatnas dan penghargaan terhadap Presiden Jokowi bukan mengambil dari anggaran dana desa. Lagipula, kata dia, Jokowi juga belum tentu datang dalam acara silatnas itu.
"Enggak itu, seandainya jadi, itu gotong royong. Ini kan masih dilihat jadwal Pak Jokowi juga karena beliau kan padat tugas kenegaraan, di samping akhir bulan juga tugas kampanye terbuka," katanya.
Tjahjo mengklaim saat ini kepala desa sedang menikmati program Presiden Jokowi secara luas. Kata dia, setiap pemerintahan ada program desa, dan program meningkat lebih besar untuk mempercepat program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. "Wajar dong kalau ada apresiasi wajar itu saja intinya," ujarnya.
Sebelumnya, media sosial heboh dengan agenda silatnas yang agendanya akan memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Jokowi. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, salah satunya yang mengunggah agenda silatnas di akun Twitternya.
Andi menyindir acara silatnas yang akan dihadiri oleh seluruh kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia pada 30 Maret 2019, digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta itu.
"Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi. Setiap kepala desa ambil uang dana desa Rp3 juta. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck," ujar Andi dikutip dari akun Twitternya, Selasa, 19 Maret 2019. (sah)
Bawaslu Terima 129 Laporan Kepala Desa Tak Netral Selama Tahapan Pilkada 2024
Bawaslu RI menyebut bahwa selama tahapan pilkada serentak hingga November 2024 telah menerima 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa
