TKN Protes Menteri Tak Diundang di Debat Capres 4 dan 5, KPU Merespons
- VIVA/Ridho Permana
VIVA – Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mempertanyakan alasan menteri kabinet kerja tak akan diundang dalam debat capres putaran keempat pada 30 Maret 2019 nanti. Menurutnya pandangan Badan Pemenang Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi yang menganggap para menteri yang diundang adalah partisan tidak tepat.
“Menteri sebagai pejabat negara atau sebagai tim sukses kan kita harus membedakan. Karena tradisi menteri diundang bukan hanya debat kali ini. Debat sejak empat pilpres yang lalu juga diundang, kan,” kata Aria di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
Aria mencontohkan sosok Fadli Zon dan Zulkifli Hasan yang datang sebagai pimpinan DPR dan MPR. Padahal keduanya juga merupakan pimpinan partai politik yang jelas pendukung pasangan Prabowo-Sandi.
“Ini yang saya kira usulan-usulan itu bukan jelek tapi alasannya yang lebih penting buat saya. Kalau para menteri tidak boleh, nanti pimpinan DPR, MPR juga enggak bisa, karena kebetulan ketua partai atau pendukung paslon. Ini kan posisi kehadirannya dia itu adalah representatif perwakilan kelembagaan bukan pada kandidat,” kata dia.
Ia meminta KPU, Bawaslu dan BPN Prabowo-Sandi dewasa menyikapi wacana ini karena para elite seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
”Kalau saling tidak dewasa nanti kurang baik dalam mentradisikan kita berdemokrasi. Di mana dia hadir sebagai lembaga negara, di mana sebagai kader parpol. Yang jelas bagaimana menteri yang diundang bisa menempatkan peran yang tepat termasuk pimpinan DPR, MPR, walaupun partainya adalah pengusung 01 maupun 02. Kedewasaan kehadirannya itu jangan kaburkan perannya, tepuk tangannya, tertawanya kalau perlu, menahan dirilah karena posisinya bukan sebagai tim sukses,” paparnya.
Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, lembaganya memutuskan tidak akan mengundang menteri dalam debat capres 2019 putaran keempat dan kelima. Keputusan tersebut didasari kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara dua pasang kandidat capres cawapres.
“Dikhawatirkan muncul konflik kepentingan. Ya mungkin ada baiknya menteri-menteri tidak dihadirkan di acara debat,” kata Pramono di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
Pramono menjelaskan alasan KPU tidak mengundang menteri karena menteri adalah pembantu presiden. Dan salah satu kontestan dalam pemilu kali ini adalah Jokowi yang merupakan capres dengan nomor urut 01 dan masih menjabat sebagai presiden hingga saat ini.
Ia juga mengungkapkan sebenarnya rencana tidak mengundang menteri hasil evaluasi dari debat kedua yang sempat rusuh. Dan sudah disampaikan pada TKN Jokowi- Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi akan dilakukan pada debat putaran ketiga.
“Waktu persiapan debat ketiga itu kita kan undangan udah terlanjur disebar, sehingga tentu tidak mungkin kalau kita menarik undangan yang sudah kita sampaikan ke menteri," ungkapnya.
Namun rencana tersebut batal karena KPU terlanjur menyebarkan undangan pada beberapa menteri terkait untuk hadir dalam debat ketiga. Sehingga KPU akan merealisasikan tidak mengundang para menteri pada debat putaran keempat dan kelima nanti.
Wamendagri Ultimatum Jajaran Pemda Segera Pangkas Birokrasi Berbelit
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperbaiki birokrasi yang berbelit dan lambat dengan mengedepankan inovasi. Arahan ini m
