Andi Arief: Seluruh Kepala Desa Dipaksa Beri Gelar untuk Jokowi

VIVA – Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyindir acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintah Desa Seluruh Daerah yang akan dihadiri oleh seluruh kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia pada 30 Maret 2019 nanti.

Andi mengkritik acara yang akan digelar di Gelora Bung Karno itu, karena seluruh kepala desa diwajibkan datang untuk "dipaksa" memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Presiden Joko Widodo. Dia juga menyoroti tiap peserta silaturahmi harus membayar Rp3 juta untuk datang ke acara tersebut. 

"Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi. Setiap kepala desa ambil uang dana desa Rp3 juta. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck," ujar Andi, dikutip dari akun Twitternya, Selasa 19 Maret 2019. 

Diketahui, silaturahmi ini dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia dan Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (BAKORNAS P3KD). Kegiatan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi dan mengundang gubernur dan bupati se-Indonesia.

Dalam undangan disebutkan kepala desa se-Indonesia mengutus jajaran terkait untuk hadir sebagai peserta dengan biaya administrasi atau kontribusi sebesar Rp3 juta per peserta untuk akomodasi hotel 3 hari 2 malam dan konsumsi. 

Dikonfirmasi VIVA, Ketua Bakornas P3KD, Muhammad Asri Anas, menyatakan biaya sebesar Rp3 juta per peserta adalah untuk biaya transportasi dan penginapan. Pengenaan biaya ini menurutnya adalah hal yang biasa.

"Itu untuk transportasi dan penginapan di Jakarta. Kegiatan ini sudah biasa diselenggarakan setiap tahun. Tahun lalu biaya sampai Rp4,5 juta per peserta. Kalau ada yang nyinyir dari sebelah, ya biarin aja," kata Asri, Selasa, 19 Maret 2019. 

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengklarifikasi acara tersebut tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat sehingga biaya dibebankan kepada masing-masing kepala desa. 

"Kami lebih bagus dicantumkan di undangan daripada di belakang, kalau tidak dicantumkan nanti dituduhkan dibiayai Pak Jokowi. Silaturahmi itu sudah biasa datang ke Jakarta dua kali dalam setahun dan kami tidak mengatakan wajib," katanya.

Sementara itu, terkait penganugerahan Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi, dikatakan Asri, hal itu sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Jokowi karena sudah membantu pembangunan desa dengan memberikan anggaran desa yang sangat besar. 

"Hasil Rakornas tahun lalu memutuskan memberikan penghargaan Bapak Desa ke Jokowi karena anggaran desa untuk pembangunan desa setiap tahun bertambah besar mencapai Rp73 triliun tahun ini," tuturnya. 

Asri memperkirakan akan ada 100 ribu kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia hadir dalam acara silaturahmi ini. 

Dalam undangan disebutkan bahwa kegiatan tersebut telah melalui hasil konsultasi Asosiasi Pemerintahan Desa kepada Menkopolhukam bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Menkopolhukam, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beserta Pengurus Asosiasi Pemerintahan desa pada tanggal 8 Maret 2019.

Kegiatan ini dimaksudkan menjadi ajang silaturahmi Kepala Desa & Perangkat Desa sekaligus Forum Evaluasi Bersama Pembangunan Desa yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam 4 tahun berjalannya program Pembangunan Desa yang komprehensif sesuai Nawacita pemerintah.

Kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia sangat memahami betapa kemajuan dan kesejahteraan desa saat ini sangat bisa dirasakan.

Perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan desa di seluruh Indonesia patut disyukuri. Kucuran dana besar di antaranya tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, 2018 sebesar Rp68 triliun, dan 2019 sebesar Rp73 triliun sungguh membuat desa bergeliat berlomba-lomba membangun dan menata desa secara serius agar warga dan masyarakat semakin sejahtera. (ase)

Halaman Selanjutnya

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengklarifikasi acara tersebut tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat sehingga biaya dibebankan kepada masing-masing kepala desa.