DPR RI Minta Asistensi Rusia untuk Optimalisasi Alutsista
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan bahwa permasalahan perjanjian asistensi setelah masa kontrak untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus jadi perhatian serius bagi Indonesia dan Rusia.
Ia meminta perjanjian setelah masa kontrak segera diwujudkan. Sebab, apabila kondisi ini dipertahankan, maka kesiapan alutsista yang dibeli Indonesia dari Rusia menjadi tidak optimal penggunaannya.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmina Vorobieva, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3).
Bobby berharap Dubes Rusia untuk Indonesia dapat segera menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Negara Federasi Rusia untuk ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan stigma buruk terhadap alutsista Rusia ke depannya.
“Maksudnya keadaan siaganya itu, siap operasinya tidak optimal, sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari pihak Kedutaan Besar bahwa ke depannya, dan juga kondisi saat ini hal tersebut harus diperhatikan. Jangan sampai ada anggapan bahwa jika membeli alutsista dari Rusia itu pemeliharaannya tidak bagus, sehingga kesiapsiagaannya jadi berkurang,” jelas Bobby.
Politisi Partai Golkar ini mengaku bahwa Komisi I DPR RI tidak dapat melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Hal ini bukan merupakan ranah dari DPR RI, karena merupakan permasalahan teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Untuk itu, ia berharap kepada Dubes Rusia untuk menindaklanjuti permasalahan after sales service ini.
“Mereka menyampaikan akan ada lanjutan pembicaraan masalah ini. Tapi, kami nyatakan kalau pembahasan teknis kami tidak ikut membahas, itu ranah eksekutif. Jadi kami ingin mereka mengadakan pertemuan rutin dengan Kementerian Pertahanan atau TNI untuk memastikan hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” tukas politisi dapil Sumatera Selatan II ini.
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
