PDIP Tak Ingin Menang dengan Cara Kotor

Sekretaris TKN dan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan tidak ingin menang dengan cara kotor. Sebab, banyak tuduhan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut petahana menggunakan alat negara untuk menang di Pilpres 2019.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

"PDIP mendorong alat negara tidak digunakan karena kami punya pengalaman buruk pada 2004 dan 2009," kata Hasto dalam rapat konsolidasi bersama DPC PDIP Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara dan Way Kanan, Jumat 1 Maret 2019 malam dalam rangka Safari Kebangsaan IX menyusuri Propinsi Lampung.

Sekretaris Jenderal TKN Jokowi-Ma'ruf ini juga mengingatkan PDIP pernah diserang rezim Soeharto. Karena itu, Hasto mengatakan partainya tidak akan melakukan hal yang kotor untuk menang. Apalagi menunggangi Komisi Pemilihan Umum seperti yang dituduhkan kubu sebelah.

Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku

"Kami pun tidak mau kekuasaan yang tidak benar," kata Hasto.

Hasto juga menyadari banyak serangan kampanye hitam berupa hoaks dan fitnah kepada PDIP beserta Jokowi-Ma'ruf. Hal itu dikarenakan elektabilitas PDIP dengan petahana tak terbendung. Seharusnya, kubu-kubu yang terganggu memberikan kerja nyata untuk merebut hati rakyat.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Hasto melanjutkan banyak program-program Jokowi yang sangat menyentuh kebutuhan rakyat. Kecintaan rakyat, menurut Hasto, semakin bertambah dengan lahirnya tiga kartu sakti, yakni KIP Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

"Pak Jokowi lakukan hal yang fundamental seperti mengembalikan tanah untuk rakyat. Jokowi mengenal apa itu ketidakadilan dan kesulitan. Bukan hanya retorika." (mus)

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024