Jokowi Singgung Tanah HGU Prabowo, BPN Sindir Proyek Reklamasi

Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Bobby Andalan

VIVA – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menyindir dalam debat, capres pettahana Joko Widodo banyak menyampaikan data keliru. Data-data tersebut disindirnya sebagai kebohongan kepada masyarakat.

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

"Ketika satu kesalahan kekeliruan, data yang salah itu jadi sesuatu yang menjadi bahan kita, maka bisa tersaji data kebohongan," kata Ferry dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne dengan tema #ILCBenarkahJokowiDiatasAngin, Selasa malam, 19 Februari 2019

Ferry pun kemudian menyoroti Jokowi yang berusaha menyerang personal Prabowo terkait kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur. Namun, serangan Jokowi keliru karena status lahan itu adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang berarti lahan tersebut milik pemerintah.

Pakar Hukum sebut Publikasi OCCRP Fitnah yang Merusak Nama Baik Orang

Jokowi juga dianggap memberikan data yang keliru ketika mengklaim tidak ada pembagian lahan yang besar di masa pemerintahannya. Tetapi kenyataannya era pemerintahan Jokowi, memberikan izin reklamasi kepada PT Kapuk Naga Indah.

"Disampaikan tidak ada HGU dalam jumlah besar, reklamasi keluar. Itu kan tersampaikan keluar," ujarnya.

Bela Jokowi, PSI Singgung Barisan Sakit Hati di Balik Publikasi Riset OCCRP

Baca: JK Luruskan Tanah Prabowo, BPN Curiga Pertanyaan Jokowi Titipan Asing

Ferry mengatakan, kekeliruan data tersebut membuat Jokowi menyampaikan kebohongan. Maka dari itu, tidak sepantasnya seorang pemimpin menyampaikan kebohongan hanya demi memenangkan debat.

Apalagi, ia mengingatkan status Jokowi selain sebagai capres petahana merupakan Presiden RI.

"Karena kepemimpinan itu ada pada sisi ketika kita menangkap kebohongan, apa lagi yang kita harapkan dari kepemimpinan yang memproduksi kebohongan," ujarnya.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia

Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025