Di Depan Relawan Jokowi Curhat Sering Dituding Kriminalisasi Ulama
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menghadiri temu relawan Bravo-5 di Hotel Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa isu negatif yang kerap ia terima seperti tudingan mengkriminalisasi ulama.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun heran istilah tersebut ditujukan kepadanya. Ia pun menyebut cawapres yang menemaninya adalah Ma'ruf Amin yang notabene figur ulama.
"Ini sering larinya ke sini, kriminalisasi ulama. Bagaimana mungkin. Pertama, wakil kita (Cawapres) sekarang ini adalah ulama sudah paling atas, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kok isu seperti ini masih berani keluar? Kriminalisasi ulama?," kata Jokowi, Senin, 10 Desember 2018.
Dia juga mengatakan setiap hari bertemu dengan para ulama dan kiai. Bahkan dia juga sering kali berkunjung ke pondok pesantren.
"Kita ini setiap hari ketemu ulama, ke pondok pesantren, ketemu kiai, tapi isunya seperti ini," jelasnya.
Terkait masalah hukum yang menjerat beberapa ulama, Jokowi pun menyebut memang seharusnya harus dihadapi. Ia pun menyebut istilah kriminalisasi tak terdengar jika seorang gubernur atau menteri yang tersandung masalah hukum.
"Wong Gubernur saja kena masalah hukum berhadapan hukum, menteri juga ada masalah hukum berhadapan hukum. Kok enggak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi, atau anggota DPR yang kena masalah hukum berhadapan hukum, tidak ada istilah kriminalisasi," katanya.
Ia pun meminta masalah kriminalisasi ulama tak diangkat terus menerus. Dengan tegas, ia meminta masyarakat menjelaskan memang ada beberapa ulama yang terjerat masalah hukum dan harus menghadapinya.
"Inilah hal yang tidak logis tapi diangkat terus. Rakyat yang di bawah, yang informasinya tidak lengkap, percaya, dan ini bahaya. Tolong ditanya siapa ulama yang kena kriminalisasi? Langsung to the point saja, jelaskan," katanya.
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
