TKN Jokowi Tuding Prabowo Antidemokrasi, Apa Buktinya

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding
Sumber :

VIVA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut calon Presiden Subianto bersikap antidemokrasi.

DPR Minta Pemda Ikut Siapkan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Penilaian itu dikatakannya setelah mengaku mengamati cukup lama karakter Prabowo yang memiliki sifat emosional. Terakhir Ketua Umum Partai Gerindra itu menunjukkan kekesalan kepada media massa yang dianggap tak memberi porsi layak atas berita reuni 212.

Prabowo bahkan meminta publik tak percaya lagi media massa karena disebut telah menyampaikan kabar bohong terkait jumlah massa. 

Menkum Supratman Janji Buka-bukaan sol Daftar Napi Dapat Amnesti dari Prabowo

"Sejarahnya dia antidemokrasi," kata Karding saat sela-sela acara workshop dan pelatihan tim kampanye daerah Jokowi-Ma'ruf di kawasan Jakarta Pusat, Jumat 7 Desember 2018.

"Saya kira ciri-ciri antidemokrasi adalah salah satunya memusuhi pers," kata dia.

Prabowo Lantik Muhidin Jadi Gubernur Kalsel Gantikan Sahbirin Noor

Ia menduga, karakter keras Prabowo itu tak bisa dielakkan. Prabowo dianggapnya memang terbawa dengan kebiasaan rezim terdahulu saat pers masa itu dapat dibungkam ketika hasil pemberitaan tak sesuai selera penguasa.

"Nah sekarang ini menurut saya baru saja calon itu sudah memusuhi pers, nanti saya menduga kalau sudah berkuasa pers diberedel," kata Karding yang juga Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Karding mengatakan, Prabowo seharusnya mengajak dialog jika ingin protes terhadap pemberitaan. Ia mengingatkan, pers ialah pilar keempat demokrasi yang saat ini masih dipercaya masyarakat di tengah banjirnya informasi mencurigakan di berbagai kanal.

"Yang dibutuhkan aalah mendialogkan dengan media dan pers agar demokrasi kita ini berkualitas, bukan memusuhi," kata dia.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Rio Dwi Sambodo

PDIP Nilai Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebuah Kemunduran Demokrasi

Fraksi PDIP Jakarta menilai wacana Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD sebuah kemunduran demokrasi.

img_title
VIVA.co.id
17 Desember 2024